UNAIR NEWS – Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Airlangga (UNAIR) menghadirkan webinar Catatan Bencana Erupsi Semeru pada Rabu (30/3/2022). Dalam kesempatan tersebut, hadir sederet pemateri yang membahas tentang manajemen bencana berkaca dari erupsi Gunung Semeru.
Wakil ketua IV Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Dr Hendro Wardhono MSi berbagi tentang Retorika Bencana Erupsi Semeru. Selama situasi bencana erupsi Semeru, Dr Hendro menyebut, terdapat beberapa masalah mulai polemik sistem peringatan dini hingga kemunculan banyak baliho yang seolah menjadikan bencana sebagai komoditas politik.
“Berbagai retorika yang kemudian muncul selama masa erupsi itu akhirnya berdampak ke proses antisipasi dan pengurangan risiko bencana,” jelas Dr Hendro selaku salah satu pemateri.
Selama masa bencana, imbuhnya, pemerintah dan institusi terkait harus mampu mengendalikan informasi dan pola koordinasi. Ketersediaan data dan informasi tentang risiko bencana pun kini masih terbatas, sehingga tidak dapat langsung diterapkan dalam kebijakan.
Bagi Dr Hendro, manajemen bencana tidak hanya melibatkan pemerintah atau BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) semata, melainkan membutuhkan kolaborasi hexa helix. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah, dunia bisnis, universitas, lembaga non-pemerintah, media massa, serta tentu masyarakat terdampak.
Sementara itu, staf Bidang Pengabdian Masyarakat, Penanggulangan Bencana, dan Bakti Sosial Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) M Agung Haryono Putra SKM berbagi tentang strategi penanggulangan bencana dari perspektif gender.
Agung menekankan bahwa perempuan menjadi kalangan yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana. “Kondisi normal saja satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan berbasis gender. Apalagi saat maupun pasca terjadi bencana, risiko itu meningkat,” kata Agung.
Risiko kekerasan berbasis gender (KBG) yang muncul itu pun dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai pelecehan seksual, kekerasan fisik, perdagangan orang, kekerasan oleh pasangan, hingga praktik-praktik berbahaya seperti nikah paksa atau pernikahan dini.
“Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selama bencana sebenarnya merupakan bagian dari PPAM atau Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi,” imbuhnya.
Pencegahannya sendiri dibutuhkan tiga langkah penting. Pertama, langkah awal yang mencakup penyediaan hotline, kebutuhan-kebutuhan dasar, hingga sistem koordinasi. Kedua adalah penguatan kapasitas seperti pengoperasian ruang ramah, pelatihan indikator KGB, mekanisme perujukan, maupun mekanisme pendataan dan pelaporan.
Terakhir adalah advokasi keberlanjutan dengan menentukan fokal poin gender di berbagai lini, integrasi KGB dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonsiliasi, pembentukan sub klaster pencegahan KGB, hingga penjajakan keberlanjutan ruang ramah perempuan dalam pengungsian.
Beberapa langkah tersebut penting untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak-anak dalam situasi krisis. KGB harus menjadi fokus karena mengancam jiwa dan memiliki dampak panjang. Selain itu, pada situasi bencana sistem keamanan biasanya menjadi lemah dan terbatas, sehingga potensi KGB akan semakin meningkat.
Webinar via Zoom Meeting itu sendiri diadakan oleh Magister Manajemen Bencana UNAIR bekerja sama dengan IAKMI, IABI, dan BNPB. Melalui acara yang dihadiri 220 peserta tersebut, SPS UNAIR berusaha membangun sinergitas dan koordinasi melalui pertukaran informasi dan pengetahuan. (*)
Penulis: Intang Arifia
Editor: Feri Fenoria
Baca juga:
Sekolah Pascasarjana UNAIR Buka Beasiswa Tahun 2022
Sekolah Pascasarjana UNAIR Gelar Diskusi “Kepemimpinan sebagai Kunci Sukses dalam Berwirausaha”
Kukuhkan Maba Pascasarjana, Rektor Ajak Maksimalkan Kesempatan Studi di Tengah Pandemi
Bersama Wakil Ketua MPR, Pascasarjana UNAIR Berikan Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Bangsa
