UNAIR NEWS – Sejak era Kartini, kontribusi peran perempuan dalam membangun bangsa mulai diakui. Kini, banyak perempuan yang mengisi kedudukan strategis semakin membuktikan pentingnya peran dan keikutsertaan perempuan dalam memajukan sebuah bangsa.
Koordinator Peminatan S2 Pemberdayaan Perempuan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Andriyanto SH MKes, juga menyebutkan bahwa sejatinya kebangkitan nasional tak hanya digerakkan oleh kaum laki-laki, tapi juga perempuan. Untuk itu, melakukan pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia menjadi hal yang penting.
Penempatan Posisi Perempuan
Dalam acara bertajuk Airlangga Forum : Kebangkitan Nasional menuju SDM Unggul Indonesia Maju, Dr Andriyanto menjelaskan bahwa kunci dalam memberdayakan perempuan adalah penempatan posisi perempuan dalam sistem.
“Kata kuncinya, perempuan ditempatkan menjadi subjek. Selama ini perempuan lebih banyak menjadi objek dalam aturan-aturan sebuah sistem, ‘perempuan itu harus begini, harus begitu’. Itu justru mengungkung gerak perempuan,” jelasnya.
Ia pun memberikan bukti berupa pergerakan perempuan yang terhenti, kebanyakan bukan disebabkan keterbatasan dana atau sumber daya, namun dikarenakan tidak adanya perintah.
Permasalahan yang Terjadi
Dalam forum yang disiarkan melalui ruang temu Zoom dan YouTube, sekretaris daerah Kabupaten Gresik tersebut juga menyampaikan permasalahan yang sering terjadi dalam diri perempuan di Jawa Timur.
“Perempuan kurang menyadari bahwa dirinya memiliki hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam filsafat feminisme, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara,” sebutnya bertepatan pada hari peringatan Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5/2022).
Pemberdayaan perempuan harus didasarkan oleh budaya dimana ia tinggal. Seperti yang telah diketahui, secara garis besar, Jawa Timur terbagi menjadi empat budaya. “Oleh karena itu penerapan pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Tuban tidak bisa diterapkan secara murni di Banyuwangi dan seterusnya,” katanya.
Tantangan bagi Pemerintah
Bagi pemerintah, terdapat tiga tantangan dalam mewujudkan pemberdayaan bagi kaum perempuan yakni meningkatkan persatuan di tengah ragam suku bangsa, meningkatkan rasa nasionalisme, serta memotivasi agar terus meningkatkan keterampilan.
“Ketiganya merupakan kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan oleh alumni S2 Pemberdayaan Perempuan, dengan disesuaikan dan diterapkan dengan budaya masing-masing daerah,” jelasnya.
Bukan Hanya urusan Pemerintah
Ia menekankan bahwa pemberdayaan perempuan bukan saja urusan kementerian atau dinas sosial yang dilakukan secara parsial, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan bersama media dan masyarakat. “Jadi merupakan tugas kita untuk dapat memposisikan sekaligus mengapresiasi perempuan sebagai subjek yang mampu berkreasi,” ujarnya. (*)
Penulis : Stefanny Elly
Editor : Binti Q. Masruroh
