UNAIR NEWS – Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA-UA) menyadari bahwa selama ini kemajuan Indonesia di berbaga bidang sudah dicapai, meski belum dikatakan sempurna. Menyadari bahwa tantangan bangsa Indonesia kedepan semakin kompleks, baik karena dinamika sosial politik di dalam negeri maupun perubahan yang cepat geopolitik global; seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa dan kawasan lain, IKA-UA menyampaikan Pokok Pokok Pikiran kepada pemerintah tentang Kemandirian dan Daya Saing Bangsa.

”Pokok-pokok pikiran ini akan segera kami sampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dari lkatan Alumni Universitas Airlangga,” kata Drs. Ec. Haryanto Basoeni, Ketua I Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA-UA), usai mendeklarasikan Pokok-pokok Pikiran IKA-UA, disela pelantikan IKA-UA Wilayah Jawa Timur, di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (4/2).

Ditegaskan, pokok-pokok pikiran IKA-UA tentang Kemandirian dan Daya Saing Bangsa ini merupakan hasil Forum Group Discussion (FGD) IKA-UA yang dilandasi pemikiran bahwa era globalisasi dan perdagangan bebas serta iklim persaingan yang semakin kompetitif ini, diperlukan konsep kemandirian dan daya saing bangsa agar bangsa Indonesia keluar sebagai bangsa pemenang.

Tantangan kedepan yang kompleks ini hendaknya disikapi sebagai peluang untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar bangsa ini mampu menghadapi peluang itu, maka sumber kekayaan baik SDA, SDM, dan budaya harus dimaksimalkan dengan menggunakan potensi-potensi hebat yang dimiliki bangsa ini, termasuk kompetensi berbagai perguruan tinggi, salah satunya Universitas Airlangga, yang dengan dukungan alumninya merupakan kompetensi unggulan dari salah satu perguruan tinggi tertua di negeri ini.

”Terdapat empat bidang pokok pikiran yang disampaikan IKA-UA, Bidang Kesehatan, bidang Sosial, bidang Hukum dan Bidang Teknologi,” tandas Haryanto Basyoeni.

Bidang  Kesehatan

Di bidang kesehatan, IKA-UA mengusulkan agar pemerintah tidak boleh berhenti untuk melakukan   pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Nusantara, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk ini UNAIR berencana membangun Rumah Sakit Apung (RSA) untuk membantu melayani kesehatan masyarakat di daerah terpencil, terutama daerah-daerah tertinggal.

Dengan reputasi Fakultas Kedokteran UNAIR selama ini, pemerataan kesehatan di Nusantara ini diharapkan mampu terealisir. Dalam hubungan ini, semua potensi bidang kesehatan seperti psikologi, kesehatan masyarakat akan dilibatkan sepenuhnya. Dalam pengembangan bidang kesehatan ini, usulan IKA-UA, pemerintah harus fokus promotif dan preventif karena dua hal ini sangat penting.

Selain itu pemerintah diharapkan bisa memaksimalkan keunggulan UA di bidang kesehatan, salah satunya lembaga lTD (Institute of Tropical Disease) yang pada tahun 2016 kembali meraih penghargaan dari Dirjen Kelembagaan IPTEK DIKTI, sebagaimana pernah diraihnya tahun 2012 sebagai Pusat Unggulan IPTEK (PUI).

Pemerintah diharapkan juga memperhatian masalah-masalah yang masih  ada di negeri ini, misalnya masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai. Misalnya sebagian  besar rumah sakit dan Puskesmas masih berpusat di kota-kota besar, dan masih belum meratanya  distribusi tenaga kesehatan.

Di bidang sosial, IKA-UA mencermati  pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik pada kisaran 5%, yang ditopang dengan semakin meningkatnya sisi konsumsi. Padahal jika pertumbuhan ekonomi  hanya mengandalkan pada sisi konsumsi, yang notabene dipenuhi dari impor, maka pertumbuhan   ekonomi itu belum terlalu baik.

Saat ini impor memang masih diperlukan, karena kebutuhan bahan baku dan mesin industri kita masih harus disuplai dari impor. Karena itu pemerintah perlu mendorong agar pertumbuhan ekonomi juga bisa dicapai dari sisi produksi dengan melakukan penguatan industri di berbagai  bidang agar Indonesia tak terlalu  tergantung pada luar negeri.

”Kami berpendapat bahwa Indonesia harus selalu terus memperkuat fondasi perekonomiannya dari sisi masyarakat, private sector, dan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Menurut para alumni UNAIR ini, pemerintah perlu memanfaatkan penggunaan lahan secara efisien dengan mengacu pada tata ruang yang ada untuk mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini reformasi bidang agraria perlu dilakukan. Sehingga pemerintah pusat perlu mengembalikan “roh desentralisasi” seperti sudah disepakati agar memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan memberi pelayanan kepada  masyarakat. Lihat juga usulan di bdiang hukum dan teknologi pada berita yang lain. (*)

Penulis: Bambang Bes