UNAIR NEWS – Memilih seorang pemimpin bukan perkara yang sederhana. Ada pertimbangan dan persyaratan tertentu untuk menentukan seorang pemimpin ideal. Sebagaimana yang Aulia Thaariq Akbar, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) sampaikan dalam Rumah Demokrasi. Kali ini, acara bertajuk Pemimpin Ideal Bagi Generasi Muda disiarkan langsung dari Studio TVRI Jawa Timur, Rabu (10/5/2023).
Menentukan Pemimpin Ideal
Atta, sapaan karibnya, mendefinisikan pemimpin yang ideal secara sederhana adalah pemimpin yang ideal dari kacamata pemuda. “Menurut saya sendiri, pemimpin yang ideal adalah bagaimana seseorang tersebut dapat memihak kepada masyarakat atau memikirkan rakyatnya dan tidak memikirkan kepentingan golongannya. Jadi emang murni dia memimpin dan mengajukan diri untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat harus bisa menilai terkait program-program yang calon pemimpin tawarkan.
“Sebagai pemuda, kita bisa melihat seorang pemimpin dari visi misi dan program unggulan yang ia bawakan. Justru, saya rasa pemuda sekarang lebih aware dan lebih paham bagaimana pemimpin itu seharusnya,” ucap Presbem FISIP UNAIR itu.
Kurangnya Akses Edukasi
Atta juga menyampaikan, sebagai pemuda yang melek informasi, sudah seharusnya seorang mahasiswa jauh lebih paham bagaimana menelisik rekam jejak calon-calon yang diajukan. Selain itu, latar belakang pengalaman calon dalam bidang politik, dan apa saja yang ia tawarkan kepada masyarakat.
“Tapi sayangnya hal ini tidak bisa digeneralisir bahwa pemuda-pemudi tidak bisa menelaah informasi. Kadang di sisi lain, caleg-caleg itu juga tidak memberikan edukasi tentang politik oleh calon-calon yang berkontestasi tapi malah to the point tentang janji-janjinya,” tuturnya.
Ia juga memberikan contoh kasus kampanye oleh beberapa calon legislatif (caleg), yang mana mereka malah menggambarkan visi-misi atau program mereka. Mereka seolah sebagai pemimpin eksekutif dan melupakan fungsi bahwa mereka sebagai legislasi yang berfokus di bidang pembuatan dan pengawasan anggaran.
Tawarkan Solusi
Melihat permasalahan tersebut, Presiden BEM FISIP UNAIR itu menawarkan solusi untuk mengatasi problematika politik di Indonesia. Menurutnya, hal pertama yang harus dibenahi adalah pusat pemerintahan yang memberikan kecerdasan politik, baik dari partai atau anggota caleg. Hingga saat ini, telah banyak sayap-sayap organisasi yang yang mengedukasi para pemuda terkait politik praktis.
Namun, hal tersebut dirasa percuma jika masyarakat, khususnya, mahasiswa tidak tergerak untuk mengkaji tentang politik. Seperti contoh, masih banyak mahasiswa Ilmu Politik yang malas untuk mendiskusikan terkait politik di Indonesia. Sehingga, mereka hanya mempelajari teori, tapi masih buta dengan realita politik di Indonesia karena tidak terlibat politik praktis
“Boleh jadi kita bilang teman-teman ini sudah melek politik, tapi bisa bilang apatis juga. Jadi, sekedar tahu tapi kurang minat untuk mengulik kasus politik di Indonesia. Solusinya bagaimana? Jadi pertama memang pemuda sekarang harus mau dulu ngulik atau minimal melakukan diskusi,” ujar mahasiswa FISIP UNAIR itu.
Peran Pemuda
Selain itu, Atta menyampaikan pandangannya bahwa jatah pemilu 2024 akan diisi oleh para pemula. Sehingga banyak partai-partai dan tokoh politik yang melakukan pendekatan kepada milenial. “Menurut saya, ada beberapa calon yang melakukan kampanye sedikit berlebihan gitu, Saking inginnya menyesuaikan,” ucapnya.
“Istilahnya itu kalau anak muda sekarang itu nyebutnya creams gitu. Jadi agak aneh ketika memang ada tokoh politik atau partai yang mencoba pendekatannya itu benar-benar manifestasi kita, gitu. Sedangkan sebenarnya pemilih muda itu paham kalau misalkan program-programnya cukup menyasar. Jadi tidak perlu harus benar-benar kayak mulai dari lifestyle-nya terus konten-kontennya itu maksain diri gitu,” imbuhnya.
Selanjutnya, Presbem FISIP itu menyampaikan bahwa generasi muda sebenarnya membutuhkan sosok pemimpin yang kritis dan mau melawan sistem yang memberikan dampak buruk. Jadi tanpa perlu meniru pun, tokoh politik akan mudah mencuri simpati para pemuda.
Selain memiliki pemikiran yang kritis, seorang pemimpin juga perlu menggencarkan personal branding dengan memanfaatkan media. “Semua lapisan masyarakat saat ini dapat menjangkau media sosial. Sehingga, seorang pejabat publik memang seharusnya aktif di media sosial sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban kinerja mereka,” ujar mahasiswa FISIP UNAIR itu.
“Selain itu transparansi, Media sosial sangat penting untuk pelayanan. Jadi, bukan sebatas pencitraan bagi teman-teman generasi muda. Mungkin itu bonus, lah, untuk personal branding seorang pejabat dalam memberikan gambaran visi misi ke depannya,” imbuhnya. (*)
Penulis: Aidatul Fitriyah
Editor: Binti Q Masruroh
