UNAIR NEWS – Pakar Hubungan Internasional Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, MA., Ph.D., memandang bahwa pemerintah Myanmar tengah menghadapi dilema politik dan ekonomi. Kebimbangan itulah yang membuat pemerintah Myanmar hingga saat ini tak mengambil langkah tegas terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa suku Rohingya.
Dari aspek politik, penerima nobel perdamaian tahun 1991 yang juga pemimpin politik Myanmar saat ini tengah menghadapi kebimbangan. Suu Kyi sepenuhnya sadar bahwa pihak di belakangnya merupakan junta militer yang telah berselisih dengannya selama beberapa dekade.
“Aung San Suu Kyi sebagai pimpinan partai pemenang tengah berada di posisi yang serba salah. Di luar dunia internasional mengecam, namun di dalam ia mungkin juga melihat kekuatan yang ada di sekitarnya, yakni Junta Militer. Ia tidak mau memunculkan wacana yang bakal memperkeruh keadaan antara ia dan Junta Militer,” terangnya.
“Karena kita tahu Suu Kyi dengan Junta pernah ada konflik yang sangat lama,” imbuhnya.
Begitu pun dari aspek ekonomi politik. Menurut penulis “No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Myanmar-Bangladesh” di jurnal Global dan Strategis tahun 2012, ia menyebutkan adanya peran kuasa Tiongkok yang bakal menggali hasil alam di daerah Rakhine, meningat daerah tersebut diduga memiliki cadangan minyak bumi yang besar.
“Ada Tiongkok dibalik itu juga. Orang Rohingya diusir karena ada potensi minyak di daerah tersebut. Logikanya, pemerintah setempat juga berhitung, jika bekerjasama dengan Tiongkok kan sudah jelas keuntungannya, dibandingkan harus terlalu sibuk mengurusi kecaman dunia internasional,” imbuh dosen pengajar mata kuliah Pengantar Hubungan Internasional tersebut.
Sikap akademisi
Sebelum mengakhiri perbincangan, Baiq juga mengatakan, sebagai insan akademisi, langkah yang sangat tepat untuk dilakukan mengenai krisis kemanusian yang melanda etnis Rohingya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang tengah terjadi. Baginya, hal ini penting dilakukan, mengingat banyaknya isu-isu yang bermunculan dan membuat situasi semakin keruh.
“Rekomendasi dari akademisi tidak sama dengan rekomendasi yang diberikan pemerintah. Hal ini bukan kita tidak mau, tapi kita punya batasan untuk tidak mengeluarkan pendapat yang bisa memperkeruh situasi. Yang kita lakukan hanya memberikan gambaran saja mengenai kasus itu agar masyarakat tahu bahwa kedudukan permasalahan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Penulis: Nuri Hermawan
Editor: Defrina Sukma S
