UNAIR NEWS – Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof I Gede Wahyu Wicaksana SIP MSi PhD, resmi menjadi Guru Besar pada bidang Ilmu Politik dan Keamanan Internasional. Kegiatan pengukuhan berlangsung pada Rabu (4/10/2023) di Aula Garuda Mukti, Kampus MERR-C UNAIR.
Pada pengukuhan itu, ia menyampaikan pidato berjudul Kebijakan Luar Negeri Multiblok Indonesia Menghadapi Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik. Menurutnya, kebijakan non-blok yang selama ini diterapkan sudah tidak relevan lagi untuk menghadapi geopolitik terkini di Indo-Pasifik. Penerapan kebijakan multi-blok perlu agar Indonesia dapat bersaing di kancah global.
“Indonesia pun tidak lagi menghadapi ancaman intrusi ideologis dari luar negeri. Karena itu, masih perlukah nonblok Barat dan Timur dilanjutkan?” ungkapnya.
Miskonsepsi Posisi Non-Blok
Menurutnya, geopolitik di kawasan Indo-Pasifik membentang dari pantai timur Afrika hingga ke Karibia. Persaingan ekonomi, politik, militer, dan teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok mendominasi di wilayah tersebut. Kompetisi kedua adidaya itu tidak berkaitan dengan ambisi ideologi, melainkan karena faktor material kepentingan nasional masing-masing.
Selain itu, posisi non-blok tidak konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung dalam politik luar negeri bebas aktif. Baginya, seringkali terjadi kekeliruan intelektual maupun praktis yang menyamakan non-blok sepenuhnya sebagai wujud dari bebas aktif. Bebas aktif sebenarnya adalah sebuah prinsip yang mengedepankan independensi dan aktivisme.
“Substansi bebas aktif ialah secara internal membela kedaulatan politik bangsa dan secara eksternal berpartisipasi atau berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah krusial antarbangsa,” ujarnya.
Indonesia Jangan Netral Pasif
Bagi Prof Wahyu, bebas aktif ialah memberi mandat kepada pemerintah untuk berani mengambil keputusan tanpa tekanan pihak manapun. Tentunya, Indonesia sanggup memainkan peran penting sebagai aktor internasional di kancah regional dan global. Nantinya, multi-blok akan berdampak terhadap pencapaian tujuan nasional Indonesia.
Sedangkan nonblok hanyalah sebuah strategi untuk menghindari konflik ideologis dengan cara menolak masuk sistem aliansi militer kubu Negara tertentu. Apabila terjadi konflik domestik atau internasional yang menjadi konsern dunia, negara non-blok suka menghindar, tidak mau ikut campur membela pihak-pihak yang berkonflik.
“Paling maksimal peran yang bisa dimainkan oleh negara nonblok ialah menawarkan diri sebagai mediator konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan,” ucapnya.
Prof Wahyu menambahkan, Negara non-blok kerap berusaha agar tidak terseret oleh isu yang menjadi ketidaksesuaian antarpihak. Sering sikap nonblok diasosiasikan dengan netralitas. Jelas posisi netral dan pasif bertolak belakang dengan semangat politik bebas aktif yang mendorong Indonesia untuk menimbang secara rasional kemana akan bergerak. (*)
Penulis : Afrizal Naufal Ghani
Editor : Binti Q Masruroh
