UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) menyelenggarakan kuliah umum bertajuk Peluang dan Tantangan Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045 Dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan. Hadir sebagai pengisi kuliah umum yaitu Menkopolhukam, Prof Dr Mohammad Mahfud MD. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (16/10/2023) di Aula Garuda Mukti, UNAIR.
Dalam sambutannya, Rektor UNAIR Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat yang lebih luas, khususnya tentang keindonesiaan. Hadir dalam kuliah umum tersebut seluruh pimpinan dan mahasiswa Universitas Airlangga serta akademisi di wilayah Surabaya.
“Kita semua tahu jika pemilu 2024 sebentar lagi terselenggara. Kita ingin agar pemilu dapat mencerminkan sebuah demokrasi yang bermartabat. Demokrasi bermartabat itu ditunjukan dengan demokrasi yang berkualitas,” ungkap rektor pada sambutannya.
Ciptakan Demokrasi yang Mendidik
Rektor berharap demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan demokrasi yang mendidik bukan memecah belah dan menyulut konflik. Dengan demokrasi, maka semua orang berhak menentukan arah laju negeri ke arah yang lebih baik. Jangan sampai suara kita dibeli dengan harga yang murah. Sebab setiap suara yang keluar akan berkontribusi untuk kebaikan bangsa.
Dari itu, masyarakat harus memberikan corak dan warna bagi Indonesia dengan corak yang khas dan indah. Menurutnya, masyarakat harus ikut sedia dalam pemberantasan demokrasi yang berlandaskan politik uang. Baginya, politik uang lah yang menjadikan demokrasi menjadi sulit berkembang ke ranah yang lebih baik.
“Suara Anda akan sangat menentukan di masa-masa yang akan datang. Mahasiswa akan menjadi pemimpin, penggerak, serta pengelola bangsa ini. Ke depan, bangsa ini akan menjadi milik anak muda masa kini,” katanya.
Kampus Harus Berperan
Rektor menambahkan, sebagai insan terpelajar, kampus harus mampu menjaga demokrasi dengan intelektualitas. Kampus dengan seluruh sivitasnya harus membuat demokrasi mengakar lebih baik dan kokoh, tentunya dengan cara pandang yang objektif dan cara berpikir akademis.
“Jangan warnai proses demokrasi dengan istilah investasi. Di manapun yang namanya investasi, sebaik apapun, orang pasti akan meminta kembali (hasil dari investasi tersebut, Red). Meminta kembali inilah yang akan merusak tatanan,” pesannya. (*)
Penulis : Afrizal Naufal Ghani
Editor : Binti Q Masruroh
