UNAIR NEWS – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang dinamika demokrasi di Indonesia, sebuah seminar bertajuk Regresi Demokrasi di Indonesia (?) digelar di Aula Soetandyo Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga pada hari Kamis (23/11/2023). Acara itu dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk para ahli, akademisi, dan juga aktivis.
Seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga tersebut membuka ruang diskusi tentang perkembangan demokrasi di tanah air. Airlangga Pribadi Kusman S IP M Si Ph D, salah satu pembicara dalam seminar tersebut, menyampaikan analisis kritisnya terkait dengan dinamika politik dan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia.
Penyimpangan Demokrasi di Indonesia
Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
Angga sapaan akrabnya menjelaskan bahwa belakangan ini yang kita lihat adalah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pengawas konstitusi. Seperti yang diketahui bahwa beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah merubah kebijakan batas minimal umur capres dan cawapres menjadi 35 tahun dari yang awalnya 40 tahun.
Publik beranggapan bahwa perubahan tersebut bertujuan agar salah satu anak dari petinggi negara saat ini bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut menimbulkan polemik menjelang Pilpres mendatang.
“Oknum tersebut tidak paham tentang arti dari demokrasi sebenarnya. Tanggapan tersebut muncul akibat respon dari salah satu oknum aparatur negara yang menjawab “kalau merasa tidak adil tinggal laporkan saja, dan biarkan rakyat yang menentukan,” ungkapnya.
Menurut Angga, demokrasi bukan hanya sekedar hitung-hitungan suara. Fundamental utama dari demokrasi adalah menjaga agar suatu kekuasaan berjalan dengan tidak tak terbatas,” tuturnya.
“Jadi Demokrasi juga harus menjaga agar suatu individu atau kelompok bekerja dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan, dan itulah yang menjadi persoalan,” tambahnya.
Politik Gimmick di Indonesia
Gimmick politik semakin merajalela di kancah politik Indonesia menjelang pemilihan umum mendatang. Para politisi terlihat semakin kreatif dalam menciptakan strategi elektoral yang unik guna menarik perhatian publik. Namun, sementara beberapa melihatnya sebagai inovasi positif dalam proses demokrasi, yang lain menilai hal ini sebagai bentuk manipulasi dan penyimpangan dari substansi politik yang seharusnya.
Salah satu contoh yang mencolok adalah fenomena kampanye yang mengedepankan citra personalitas dan kehidupan sehari-hari para kandidat. Dibandingkan dengan penyampaian visi misi yang substansial, beberapa politisi terlihat lebih fokus pada pencitraan melalui media sosial, reality show, dan aktivitas-aktivitas publik yang menarik perhatian daripada merinci rencana kerja dan solusi konkrit untuk permasalahan bangsa.
Angga menjelaskan bahwa saat ini cara yang paling mudah digunakan oleh para politisi ini untuk menyampaikan gimmick mereka adalah menggunakan pantun. Tidak ada yang salah dalam menambahkan gimmick dalam proses komunikasi politik ini. Akan tetapi jika hal seperti ini terus dinormalisasi maka proses politik yang dihasilkan juga hanya gimmick belaka.
“Penting bagi kita untuk untuk terus meningkatkan pemahaman politik kita, terutama menjelang Pemilu 2024 agar pilihan kita menjadi objektif,” paparnya.
Nama: Naufal Hilmi F
Penulis: Kehfti Al Mawalia
