Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, sertifikasi profesi menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan employability lulusan. Universitas Airlangga, melalui Departemen Administrasi Publik, telah mengambil langkah proaktif dengan mendaftarkan 50 mahasiswa S1 untuk mengikuti Sertifikasi Analis Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Publik Indonesia (LSP API). Inisiatif ini bukan hanya penting bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi pionir bagi program studi serumpun di seluruh Indonesia. Sertifikasi profesi berfungsi sebagai pengakuan formal atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), employability mencakup kemampuan untuk dipekerjakan, menunjukkan pengetahuan, serta beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Dalam hal ini, sertifikasi menjadi alat yang ampuh untuk membuktikan kompetensi yang direkognisi oleh pasar kerja. Melalui sertifikasi, lulusan tidak hanya menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri.
Sertifikasi Analis Kebijakan Publik yang diadakan pada Sabtu (9/11/2024) ini adalah langkah pertama bagi FISIP Universitas Airlangga dan program studi administrasi publik di Indonesia. LSP API, sebagai penyelenggara, menawarkan program sertifikasi ini untuk berbagai level pendidikan, dari mahasiswa S1 hingga profesional dengan tingkat pendidikan doktoral. Dengan adanya dukungan penuh dari Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni (DPKKA) Universitas Airlangga, biaya pelaksanaan kegiatan uji kompetensi ini sepenuhnya ditanggung oleh universitas.
Proses sertifikasi terdiri dari tiga komponen uji kompetensi. Pertama, mahasiswa harus memiliki pemahaman teoretikal dan teknis tentang kebijakan publik yang diuji melalui asesmen tertulis. Mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah terkait kebijakan publik seperti Teori dan Analisis Kebijakan diharapkan dapat mengerjakan ujian ini tanpa kesulitan berarti. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengumpulkan CV atau portofolio yang mencerminkan pengalaman mereka di bidang kebijakan publik. Ujian kedua adalah ujian demonstrasi, di mana mahasiswa diberikan tugas berbasis proyek riset kebijakan dua minggu sebelum ujian berlangsung. Tugas ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan riset tentang isu-isu kebijakan sesuai minat masing-masing. Contohnya, beberapa mahasiswa memilih untuk meneliti masalah perkotaan seperti parkir ilegal atau kendala pelayanan publik. Setiap riset harus disertai rekomendasi kebijakan yang solutif dan berbasis data. Komponen terakhir adalah presentasi hasil riset di depan asesor. Di sini, kemampuan komunikasi dan interpersonal mahasiswa diuji secara langsung. Mereka harus mampu menjelaskan temuan riset dan rekomendasi kebijakan dengan jelas dan meyakinkan.
Melalui proses sertifikasi ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengakuan formal atas kompetensi mereka tetapi juga pengalaman berharga dalam penelitian dan analisis kebijakan. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik merupakan keterampilan penting yang akan sangat berguna ketika mereka memasuki dunia kerja. Lebih jauh lagi, sertifikasi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi lulusan saat melamar pekerjaan. Dengan memiliki sertifikat analis kebijakan publik, mereka dapat menunjukkan kepada calon pemberi kerja bahwa mereka telah dilatih secara khusus untuk memahami dan menganalisis kebijakan publik secara efektif.
Inisiatif Departemen Administrasi Publik Universitas Airlangga dalam menyelenggarakan sertifikasi ini tidak hanya berhenti pada tahun ini saja. Pihak universitas berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan ini secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap lulusan mendapatkan bekal yang memadai sebelum memasuki dunia kerja. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga profesi, diharapkan program sertifikasi ini dapat menjadi standar baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Sertifikasi profesi seperti Sertifikasi Analis Kebijakan Publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan employability lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan inisiatif seperti ini, Universitas Airlangga menunjukkan komitmennya dalam mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing di pasar kerja global.
Penulis: Tim Prodi Administrasi Publik
