UNAIR NEWS – Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang semula Rp15.000 menjadi Rp10.000. Pemangkasan ini merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah. Menurutnya, Rp10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi MBG per porsinya.
Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyoroti kebijakan tersebut. Dalam wawancaranya dengan UNAIR NEWS, Prof Jusuf menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, perlu ditegaskan bahwa keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.
“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujar Dosen Ilmu Administrasi Negara itu.
Pentingnya Komunikasi Kebijakan
Menurut Prof Jusuf, komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.
“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” imbuhnya.
Ia mencontohkan kasus kenaikkan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program MBG jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik. “Program ini merupakan program andalan Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Menjaga Amanah Janji Kampanye
Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf menekankan bahwa pemerintah harus memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat. “Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tambahnya
Lebih jauh, Prof Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. “Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” pungkasnya.
Implementasi MBG merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran. Program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Anggun Latifatunisa
Editor: Yulia Rohmawati
