UNAIR NEWS – 150 mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik dan Sosiologi mengikuti Praktik Kuliah Lapangan (PKL) selama dua hari, pada 5–6 November 2025. Kegiatan ini menjadi sarana belajar langsung dari dunia birokrasi dan pemerintahan. Terlebih, memperdalam pemahaman atas tiga mata kuliah penting: Analisis Kebijakan Publik, Reformasi Administrasi Publik, serta Reformasi dan Inovasi Pelayanan Publik. Melalui kunjungan ke dua lembaga kunci, yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata tentang bagaimana penerapan teori dalam praktik pemerintahan.
Hari Pertama: Mengenal Nilai SATRIA dan Inovasi di Bapperida DIY
Kunjungan pertama Bapperida DIY, lembaga yang berperan sebagai pusat perencanaan pembangunan daerah. Di tempat ini, mahasiswa mempelajaru nilai budaya kerja ASN “SATRIA” yang merupakan singkatan dari Santun, Amanah, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, dan Akuntabel. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi etika dan perilaku bagi aparatur Pemda DIY dalam memberikan pelayanan publik. Mahasiswa belajar bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga pembentukan karakter dan integritas aparatur negara.
Selain itu, mahasiswa juga mempelajari pada berbagai inovasi digital unggulan seperti Sengguh Jogjaprov, Jogja Dataku, dan Sibakul Jogja. Ketiga platform tersebut menggambarkan upaya nyata pemerintah DIY dalam menerapkan transparansi, keterbukaan data, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Sengguh Jogjaprov, mahasiswa melihat bagaimana mewujudkan partisipasi publik lewat komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Jogja Dataku menunjukkan pentingnya data akurat dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sementara Sibakul Jogja menjadi contoh konkret inovasi pelayanan publik yang berpihak pada pelaku UMKM.
Hari Kedua: Menyelami Transformasi Digital di Diskominfo Kota Yogyakarta
Pada hari kedua, mahasiswa mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta, lembaga yang menjadi motor penggerak digitalisasi pemerintahan. Di sini, mereka diperkenalkan pada platform unggulan Jogja Smart Service (JSS)—portal satu pintu layanan publik berbasis digital. Melalui situs jss.jogjakota.go.id, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, perizinan, pengaduan, hingga pajak daerah secara daring. Inovasi ini memperlihatkan wujud nyata birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa juga belajar bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir (mindset change) dan manajemen perubahan di kalangan aparatur. Diskominfo menekankan pentingnya keamanan data, integrasi antarinstansi, serta inklusivitas digital agar transformasi ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pendekatan berbasis manusia (human-centered innovation) menjadi pelajaran penting bagi mahasiswa dalam memahami esensi pelayanan publik yang berkeadilan.
Dari Teori ke Aksi: Birokrasi sebagai Motor Perubahan
Kegiatan PKL ini tidak hanya memberikan pengalaman lapangan, tetapi juga membentuk cara pandang baru terhadap dunia birokrasi. Mahasiswa belajar bahwa pemerintahan modern harus mampu menyeimbangkan kearifan lokal dengan inovasi digital untuk menghadirkan pelayanan yang efektif dan berkeadilan. Dari Yogyakarta, mereka menyaksikan birokrasi yang tidak kaku, melainkan adaptif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Melalui pengalaman ini, para calon birokrat muda memahami bahwa bekerja di pemerintahan bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi turut mengambil peran dalam menciptakan kebijakan dan layanan publik yang lebih manusiawi serta berpihak pada rakyat.
Penulis: Puti Aditya Ferdian Ariawantara, S.IP., M.KP.
Editor: Ragil Kukuh Imanto
