UNAIR NEWS- Departemen Sosiologi dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sosiologi FISIP Universitas Airlangga sukses menyelenggarakan Seminar Nasional. Seminar ini bertajuk “Transformasi Pembangunan Digital: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan”. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Prof Dr Drs Henri Subiakto SH MSi, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (03/11/2025) salah satunya mengusung tema ”Transformasi Digital Indonesia: Mau ke Mana?”. Seminar ini membahas secara mendalam arah pembangunan digital Indonesia serta tantangan kedaulatan data di tengah arus globalisasi teknologi dan kapitalisme digital.
Data sebagai Komoditas Strategis
Dalam paparannya, Prof Henri menekankan bahwa data kini telah menjadi komoditas strategis dalam ekonomi dan politik global. Data tidak hanya berguna untuk meningkatkan layanan dan personalisasi pengguna, tetapi juga menjadi alat penting dalam kampanye politik, periklanan, analisis pasar, bahkan dalam mengarahkan opini publik melalui algoritma digital.
Lebih lanjut, Prof Henri menjelaskan bahwa kedaulatan digital merupakan kemampuan suatu negara untuk mengendalikan dan melindungi data digital. Selain itu infrastruktur teknologi informasi di wilayah yurisdiksinya. Tanpa kedaulatan digital, suatu negara bisa kehilangan kendali atas data warganya, melemahkan kemampuan untuk berinovasi, serta kehilangan kemandirian dalam menegakkan hukum di ruang digital. Ia juga mengingatkan bahwa data yang pihak asing kuasai bisa mereka gunakan untuk berbagai kepentingan strategis, mulai dari ekonomi, militer, hingga politik.
“Kalau data kita dikuasai pihak lain, bangsa ini akan kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Data sekarang adalah senjata baru, dan kita harus bisa mengelolanya dengan bijak,” tegas Prof Henri.
Fenomena Demokrasi Digital
Selain itu, Prof Henri menyoroti fenomena demokrasi digital, di mana platform digital memperkuat partisipasi publik sekaligus menimbulkan tantangan baru. Algoritma dan komodifikasi konflik dapat merusak kualitas demokrasi, menciptakan kontradiksi antara kebebasan individu dan kontrol korporat. Fenomena ini juga terkait dengan normalisasi kekerasan, di mana paparan kekerasan yang berulang membuat individu menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain dan lebih mudah bertindak agresif tanpa pertimbangan moral atau sosial.
Prof. Henri menambahkan bahwa fenomena digital outrage, yaitu kemarahan kolektif yang menyebar cepat melalui media sosial. Fenomena ini sebagai respons terhadap suatu peristiwa kontroversial, tidak adil, atau menyinggung, memperkuat dinamika konflik di masyarakat. Digital outrage biasanya diperkuat algoritma yang memprioritaskan konten emosional, sehingga penyebarannya cepat dan intens. Peristiwa seperti kerusuhan di Nepal, demo besar dan kekerasan di Indonesia, Filipina, Bangladesh, Timor Leste, Madagaskar, hingga Peru menjadi contoh nyata dampak fenomena ini.
“Kedaulatan digital adalah fondasi masa depan bangsa. Mengelola data dengan bijak, memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai sosial adalah kunci agar Indonesia tidak hanya maju secara digital, tetapi juga tetap kuat secara moral dan politik,” tutup Prof Henri.
Penulis : Saffana Raisa Rahmania
Editor : Ragil Kukuh Imanto
