UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) melalui Lembaga Pengembangan Jurnal, Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (LPJPHKI) menggelar workshop strategis bertajuk Elevating Excellence: CASE-Airlangga University Journal Strategy Workshop. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (18/5/2026) Sriwijaya Room, ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B.
Acara yang berlangsung secara hibrida ini menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Dr M Samsuri SPd MT IPU. Dalam pesannya, ia menyampaikan arah baru dan krusial bagi masa depan publikasi ilmiah Indonesia.
Memutus Rantai Kriminalitas Ilmiah dan Fabrikasi Data
Samsuri menekankan bahwa publikasi ilmiah adalah sebuah referensi keilmuan yang luhur. Bukan sekadar instrumen administratif untuk mengejar kenaikan jabatan akademis. Ia memberikan peringatan keras terhadap praktik curang seperti fabrikasi, falsifikasi, hingga manipulasi data demi mencocokkan hasil riset dengan hipotesis.
“Jika kita menyajikan data hasil mengarang atau fabrikasi, itu adalah bentuk kriminalitas ilmiah. Bayangkan, karya itu akan menjadi referensi ilmu pengetahuan. Kalau penemuannya bersumber dari data palsu, selama kutipan itu digunakan orang lain, kita akan terus menanggung kesalahannya. Integritas akademik adalah harga mati,” tegas Samsuri.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa pengelola jurnal memegang tanggung jawab moral yang besar sebagai gerbang utama penyaring kebenaran ilmiah. Bukan justru terjebak pada orientasi bisnis.
“Tugas pengelola jurnal adalah memastikan integritas tersebut berjalan. Jangan pernah memaksakan hasil riset harus selalu sesuai ekspektasi jika datanya berkata lain. Justru di dalam perbedaan data itulah letak penemuan pengetahuan baru,” tambahnya.
Transformasi Sistem dan Optimalisasi Pendanaan LPDP
Selain aspek moral, Samsuri membedah transformasi regulasi akreditasi jurnal nasional. Gebrakan baru yang disampaikan adalah penyederhanaan peringkat menjadi hanya Sinta 1 hingga Sinta 4 dengan ambang batas minimal 60 poin, serta penghapusan otomatisasi peringkat bagi jurnal yang baru terindeks global.
Ia menekankan bahwa proses indeksasi Scopus dan proses akreditasi Sinta adalah dua hal yang berbeda. “Kita ingin mendorong jurnal kita memiliki kualitas yang kuat, bukan sekadar ikut-ikutan tren Scopus. Jurnal terakreditasi Sinta sekaligus terindeks Scopus tentu sangat bagus, namun tidak ada lagi otomatisasi peringkat seperti dulu,” jelasnya.
Secara khusus, ia menyoroti fenomena ledakan 15.451 jurnal nasional, di mana baru 263 jurnal yang berhasil menembus Sinta 1. Ia menegaskan kementerian tidak ingin ekosistem riset terjebak semata-mata pada euforia kuantitas.
“Sekarang pertumbuhan jumlah jurnal kita luar biasa, tetapi kualitasnya masih biasa-biasa saja. Kita tidak ingin terjebak dalam tarian kuantitas. Target kita adalah melahirkan jurnal yang berbobot. Sekali lagi, jurnal adalah referensi keilmuan, bukan sekadar alat pemenuhan angka kredit,” ujarnya.
Untuk mengawal integritas ekosistem riset tersebut, pemerintah kini mengoptimalkan platform pendeteksi Anganjami serta menerapkan skema penilaian akreditasi yang lebih ketat sekaligus akomodatif.
“Penilaian substansi kini menyumbang porsi terbesar, yakni lima puluh tiga persen. Jika terbukti ada pelanggaran integritas, sanksinya sangat tegas mulai dari penurunan peringkat, pencabutan status, hingga penundaan pengajuan kembali selama tiga tahun,” paparnya.
Samsuri menambahkan, pemerintah tidak hanya menuntut, tapi juga memfasilitasi melalui kolaborasi dengan LPDP. “Mudah-mudahan jika disetujui, kita bisa memberikan bantuan dana yang lebih besar kepada pengelola jurnal agar mampu mendongkrak reputasinya menembus indeks global,” tutup Samsuri.
Penulis: Muhammad Yasir Dharmawan D.
Editor: Yulia Rohmawati
