UNAIR NEWS – Kementerian Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar Konsolidasi Eco-Suara Airlangga dengan topik Kampanye Kotor: Suara Tidak Didengar Lingkungan pun Ikut Tercemar. Kegiatan berlangsung pada Jumat (29/9/2023) di Gedung Ex BNI Kampus Dharmawangsa-B.
Eco-Suara Airlangga merupakan salah satu program kerja Kementerian Lingkungan Hidup BEM UNAIR. Tujuannya, menjadi media advokasi dan sumber edukasi bagi mahasiswa, pemerintah, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini sebagai aksi dalam mengatasi krisis lingkungan.
Konsolidasi Eco-Airlangga diawali dengan pembuka topik konsolidasi oleh moderator, diskusi peserta, dan berakhir dengan penyampaian kesimpulan dan fiksasi Brief Policy. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terbatas. Yakni terdiri dari Staf Internal Kementerian Lingkungan Hidup BEM UNAIR, Ksatria Muda BEM UNAIR, dan Delegasi BEM Fakultas. Ada pula Volunteer Kementerian Lingkungan Hidup atau Avengers.
Mewadahi Aspirasi Masyarakat
Andrean Marcellino, salah satu staf Kementerian Lingkungan Hidup BEM UNAIR 2023, menyampaikan bahwa konsolidasi ini berawal atas dasar kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan hidup dan paham akan pentingnya pemilihan umum pada 2024 mendatang.
“Konsolidasi Eco-Airlangga memiliki tujuan untuk berdiskusi tentang Policy Brief yang sebelumnya telah teman-teman BEM UNAIR dari Kementerian Lingkungan Hidup rancang. Hal tersebut merupakan ajang untuk mewadahi aspirasi berbagai pihak yang merasa mendapat kerugian. Selanjutnya, kami dari Kementerian Lingkungan Hidup BEM UNAIR akan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab,” ungkap Andrean.
Konsolidasi Eco-Airlangga akan berlangsung sebanyak dua kali. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama pada 2023. Pada konsolidasi terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup BEM UNAIR melakukan diskusi dan analisis mendalam terkait Policy Brief yang akan disampaikan kepada tiga instansi terlibat dalam isu Aliran Pengkajian Kebijakan (APK), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Partai Politik, dan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.
Andrean Marcellino mengaku bahwa ia dan rekan-rekan kementerian mendiskusikan Policy Brief secara matang sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi instansi terkait untuk segera membuat atau membenahi kebijakan yang akan berpengaruh terutama dalam isu lingkungan. Isu lingkungan yang menjadi topik utama dalam pembahasan adalah tentang kontestasi politik 2024.
“Besar harapan saya, kegiatan ini dapat menjadi gebrakan baru yang berkelanjutan hingga tahun-tahun berikutnya. Semoga melalui kegiatan ini dapat membantu banyak masyarakat yang membutuhkan wadah untuk menyuarakan haknya dalam isu lingkungan,” tutup mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) itu. (*)
Penulis: Maissy Ar Maghfiroh
Editor: Binti Q. Masruroh
