Indonesia, negeri kepulauan yang indah dengan lebih dari 17.000 pulau, dikenal karena kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya. Namun, keindahan ini juga datang dengan risiko besar—kerentanan terhadap bencana alam. Gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan longsor menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak warga. Umumnya, bencana dianggap sebagai penyebab meningkatnya kemiskinan. Namun, penelitian terbaru dari tim peneliti Universitas Airlangga menemukan fakta menarik yang justru bertolak belakang dengan pandangan umum tersebut.

Bencana Tidak Selalu Memperburuk Kemiskinan

Penelitian berjudul Spatial Linkage between Natural Disaster and Poverty in the Archipelago Country (Case Study: Indonesia) menggunakan pendekatan spatial econometric modeling untuk menganalisis hubungan antara bencana alam dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan memanfaatkan data panel tahun 2011–2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), studi ini menemukan bahwa bencana alam justru berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan di beberapa provinsi.

Temuan ini mengejutkan karena bertentangan dengan teori umum yang menyatakan bahwa kerusakan akibat bencana akan menghancurkan aset masyarakat, mengganggu produksi, dan meningkatkan kemiskinan. Namun, hasil statistik penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang sering terdampak bencana alam mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan dibanding daerah lain.

Peran Kekuatan Solidaritas dan Bantuan Eksternal

Apa yang sebenarnya terjadi? Peneliti menemukan bahwa hasil ini tidak terlepas dari kuatnya solidaritas sosial di masyarakat Indonesia dan peran bantuan eksternal. Setiap kali bencana terjadi, berbagai pihak turun tangan — mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas pemuda.

Bantuan tidak hanya berupa makanan dan tempat tinggal sementara, tetapi juga program pemulihan ekonomi seperti bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta perbaikan infrastruktur dasar. Gelombang dukungan ini membantu menjaga konsumsi masyarakat agar tidak jatuh drastis setelah bencana. Bahkan, di beberapa wilayah, masuknya aliran dana bantuan menciptakan efek ekonomi lokal yang positif jangka pendek.

Nilai budaya gotong royong juga berperan penting. Di tengah krisis, masyarakat Indonesia cenderung saling membantu, berbagi sumber daya, dan membangun kembali bersama. Moral sosial yang kuat ini menjadikan masyarakat lebih tangguh secara kolektif dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat bencana.

Pentingnya Hubungan Spasial dan Koordinasi Antar Wilayah

Penelitian ini juga menyoroti adanya fenomena spatial autocorrelation — yaitu pengaruh antarwilayah dalam tingkat kemiskinan. Artinya, kemiskinan di satu provinsi dapat memengaruhi provinsi tetangganya. Misalnya, jika suatu wilayah berhasil menekan angka kemiskinan melalui bantuan dan pemulihan pascabencana, efek positifnya bisa meluas ke daerah sekitar melalui konektivitas ekonomi dan sosial.

Implikasinya, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara terpisah antarwilayah. Pemerintah perlu mendorong koordinasi lintas daerah, terutama antara provinsi yang secara geografis berdekatan. Dengan memahami keterkaitan spasial ini, kebijakan bisa dirancang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ekonomi yang Kuat Bikin Pulih Lebih Cepat

Selain itu, penelitian menemukan bahwa daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi cenderung lebih siap menghadapi bencana. Masyarakat di wilayah seperti ini lebih adaptif terhadap perubahan karena memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, teknologi, dan sumber daya ekonomi. Ini membuat proses pemulihan lebih cepat dan mencegah kemiskinan baru muncul.

Ketimpangan ekonomi dan sosial antar daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Provinsi dengan infrastruktur yang baik lebih mudah menerima bantuan dan bangkit kembali, sementara daerah terpencil membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, investasi infrastruktur antarwilayah yang dilakukan pemerintah belakangan ini sangat penting—bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan rawan bencana.

Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan

Hasil riset ini memberikan beberapa masukan penting bagi pemerintah Indonesia:

1. Kebijakan lintas wilayah. Karena kemiskinan bersifat saling memengaruhi antar daerah, kebijakan pengentasan kemiskinan harus melibatkan kerja sama antarprovinsi dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
2. Memaksimalkan peran pihak ketiga. Bantuan dari organisasi nonpemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal terbukti efektif mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Koordinasi dengan pihak-pihak ini perlu diperkuat melalui mekanisme resmi.
3. Fokus pembangunan di daerah rawan bencana. Infrastruktur dan kesiapsiagaan di wilayah rentan harus menjadi prioritas agar dampak bencana tidak menimbulkan kemiskinan baru.
4. Pendekatan sosial dan kultural. Penguatan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pascabencana terbukti menjadi aset sosial yang berharga.

Melihat Bencana Sebagai Momentum Perubahan

Penelitian ini mengajak kita melihat bencana alam bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga peluang untuk membangun sistem sosial-ekonomi yang lebih tangguh. Ketika solidaritas, kebijakan yang tepat, dan tata kelola bantuan berjalan seiring, penderitaan akibat bencana dapat berubah menjadi titik tolak penguatan ekonomi lokal.

Indonesia tidak bisa menghindari bencana, tetapi bisa belajar hidup berdampingan dengan risiko tersebut secara lebih cerdas. Melalui pemahaman berbasis data seperti yang diungkapkan penelitian ini, pemerintah dan masyarakat dapat merancang kebijakan yang tidak hanya reaktif saat krisis, tetapi juga proaktif dalam membangun daya tahan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Penulis: Nur Aini Hidayati, S.E., M.Si.