UNAIR NEWS – Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPJPHKI) Universitas Airlangga (UNAIR) mengadakan seminar bedah buku dengan judul “The Aceh Separatism Conflict di Indonesia, The Practice of Governance in Conflict” second edition yang ditulis oleh Novri Susan di Ruang Auditorium, pada Kamis (30/11/2023).
Pelaksanaan acara dibuka dengan sambutan dari Prof H Hery Purnobasuki Drs M Si Ph D selaku ketua LIPJPHKI Universitas Airlangga (UNAIR).
“Kegiatan ini sudah sering kami lakukan untuk mendorong para penulis dari dosen, mahasiswa S1 dan S2 untuk terus dapat menghasilkan karya tulis untuk keilmuan secara nasional maupun internasional,” sambutnya.
“Buku yang dibedah, merupakan buku yang berhasil diterbitkan oleh Universitas Airlangga (UNAIR) secara internasional dengan menggandeng Springer,” tambahnya.
Dengan adanya kegiatan ini, Prof H Hery berharap dapat menciptakan budaya yang berkualitas bagi keberlanjutan keilmuan UNAIR.
Latar Belakang dan Isi Buku
Terdapat 3 latar belakang dalam penulisan buku tersebut, pertama kepenulisannya merupakan hasil dari penelitian saat mengerjakan tesis dan masih ada pergerakan separatisme yang terjadi di aceh pada saat itu.
Kedua, penulis melihat bahwasannya governance memiliki peran penting pada masa separatisme di Aceh. Dan ketiga, memiliki asumsi bahwa perspektif governance bisa dimasukkan dalam konteks demokrasi untuk memecahkan konflik yang terjadi di Aceh.
“Sekitar tahun 2006 sampai 2007 disitu ada peace agreement yang didapatkan oleh Aceh, akan tetapi masih banyak kelompok-kelompok separatis yang masih keras kepala, terjadi penculikan, dan berlaku juga pada pemerintahannya,” jelas Novri.
“Walaupun pada saat itu sudah berjalan sistem demokrasi akan tetapi proses pada penyelesaian konflik di Aceh tetap ada kekerasan. Dan timbulah pertanyaan apakah demokrasi ini ada yang salah, dan mengapa kelompok-kelompok di Aceh semakin menunjukkan sisinya karena sistem demokrasi ini ?,” tambahnya.
Disini, Novri menyatakan bahwa konflik jika dilihat menggunakan pendekatan yang sama tentu hasilnya juga sama, sebaliknya jika berusaha menggunakan pendekatan yang lain contohnya menggunakan pendekatan governance dapat melihat sisi lain dari konflik yang bersifat produktif.
Bedah Isi Buku
Dr Dwi Windyastuti Budi H Dra MA sebagai pengkaji menjelaskan bahwasannya dalam buku ini terdapat 5 bab yang dari awal menceritakan bagaimana keadaan Aceh pasca konflik dan terjadi polarisasi hingga terbentuknya tata kelola kembali dengan menggunakan konsensus musyawarah.
Musyawarah ini berhasil mengumpulkan berbagai kelompok di Aceh untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam bentuk kebijakan dalam menjalankan pemerintahan Aceh.
Yang mana pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono otonomi daerah pada Aceh sebagai hak istimewah mengatur pemerintahan Aceh berhasil diberikan.
Vinsensio M A Dugis Drs MA Ph D sebagai pengkaji turut menjelaskan jika buku ini mencoba mengungkapkan sudut pandang pendekatan menggunakan good governance. Tidak hanya itu, dalam buku ini mencoba membawa keluar dan melihat sebagai hal yang khusus, membawa konflik governance ini menjadi konflik yang terinci.
Buku ini bagus untuk mengerti bagaimana perjalanan separatisme di Aceh, akan tetapi bagi para pembaca awam akan kesulitan memahami berbagai kata asing yang masih sulit dipahami. Oleh karena itu, jika bisa diubah ke bahasa yang lebih mudah dipahami oleh para pembaca dari semua kalangan.
Penulis: Nokya Suripto Putri
Editor: Feri Fenoria
