UNAIR NEWS – Menurut Ayu Lana Nafisyah SPi MSc, dosen muda Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga (UNAIR), peringatan hari Kartini dan hari bumi
UNAIR NEWS – Pada bulan Ramadan tahun ini, sejumlah aktivitas masyarakat dari berbagai sektor tampak membaik. Salah satunya yaitu sektor ekonomi. Hal itu tidak terlepas
UNAIR NEWS – Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dianggap masih bermasalah oleh Wakil Ketua Imparsial, Ardi Manto Adiputra SH
UNAIR NEWS – Kurangnya partisipasi banyak pihak dalam tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara kembali memunculkan
UNAIR NEWS – Undang-undang nomor 23 tahun 2019 dipermasalahkan beberapa pihak karena dianggap berpotensi melanggar HAM. UU yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya nasional itu
UNAIR NEWS – Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), UNAIR. Ia adalah Yulia Rohmawati. Dalam ajang lomba yang
UNAIR NEWS – Selain jumlah publikasi internasional, indeks sitasi menjadi salah satu indikator penilaian yang menentukan peringkat perguruan tinggi. Hal itu disampaikan oleh Dr Alexander
UNAIR NEWS – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) menyisakan berbagai permasalahan. Karena itu, perlu ada
UNAIR NEWS – Generasi Bank Indonesia (GenBI) UNAIR dan Society of Renewable Energy (SRE) UNAIR menggelar webinar kolaborasi pada Sabtu pagi (23/4/2022). Kegiatan tersebut mengeksplor
UNAIR NEWS – Ketua CENTRA Initiative Dr Al-Araf SH MH menyebut Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) untuk Pertahanan
UNAIR NEWS – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR) Amira Paripurna SHÂ LL M Ph D diundang menjadi narasumber dalam acara Discussion Series 2022
UNAIR NEWS – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU/XVIII/2020 menetapkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai inkonstitusional bersyarat. Hal ini dikarenakan minimnya
