UNAIR NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kumham Jatim) menyelenggarakan Webinar “OPINI KEBIJAKAN: Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Pada
UNAIR NEWS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) mengadakan kegiatan KUMHAM Goes To Campus UNAIR pada Jumat (26/5/2023). Kegiatan itu
UNAIR NEWS – Banyaknya isu perceraian dan perselingkuhan yang muncul di dunia maya membuat pembuatan perjanjian pra-nikah menjadi hal yang santer dibicarakan. Prof Dr Agus
UNAIR NEWS – Badan semi otonom Komunitas Peradilan Semu (KPS) dan Pecinta Alam Tanda Kehormatan (PATAKA) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) kolaborasi mengadakan kegiatan
UNAIR NEWS – Memiliki karier di kancah internasional tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Pasalnya, berkarier di dunia internasional dapat memberikan kesempatan yang lebih luas
UNAIR NEWS – Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia (SMHI) Fakultas Hukum (FH) UNAIR kembali mengadakan seminar Sekolah Advokasi pada Sabtu (15/4/2023). Seminar yang mengusung tema Legal
UNAIR NEWS – Kasus korupsi di Indonesia bagaikan duri dalam daging. Upaya negara untuk menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian menjadi pupus dan rusak akibat banyaknya
UNAIR NEWS – Anak jalanan menjadi salah satu permasalahan di Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tentu terdapat berbagai faktor penyebab,mulai ekonomi, sosial,
UNAIR NEWS – Era digitalisasi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan saat ini, tak terkecuali hukum. Disrupsi digital yang berlangsung mengakibatkan perubahan fundamental akibat perkembangan
UNAIR NEWS – Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) kembali bertahan sebagai posisi teratas tingkat nasional dalam perangkingan QS World University Ranking (WUR) by Subject. Prestasi
UNAIR NEWS – Universitas Airlangga terus melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di segala bidang. Empat mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR meraih juara II dalam Lomba Karya Tulis
UNAIR NEWS – Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pengakuan dan perlindungan sudah sepatutnya tidak semata-mata mengacu pada teks undang-undang. Namun, dibutuhkan perlindungan hukum
