Universitas Airlangga Official Website

Dr. SRI WINARSI S.H., M.H.

Bio

Not yet available

Riwayat Pendidikan

education S3 : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
education S2 : UNAIR

Kontak

Email:

Alamat Kantor:    

Social Media

JudulTahun
Kedudukan Badan Pertanahan Nasional di Era Otonomi Daerah2019
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan2020
Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum2014
Politik Hukum Pertanahan2018
Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum2002
The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Managementin Indonesia to Improve the Village s Economy2018
Panduan penanganan nak berkebutuhan khusus bagi pendamping (orang tua, keluarga, dan masyarakat). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 1 172013
Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Filsafat Ilmu2008
Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum2002
Model on legal transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private local entities towards climate investment Boost2018
Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah2008
PengaturanNotarisdan PPAT sebagaiPejabatUmum2002
Village Fund Management in the Perspective of State Finances for the Purpose of Rural Community Empowerment2017
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Hijau di Kota Surabaya2005
The Existence of Adat Land Post-enactment of Law Number 6 of 2014 on Village2017
Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Penetapan zona Menara Telekomunikasi2013
Wewenang Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah2012
EXCHANGE OF LAND: A MODEL OF SUSTAINING THE EXISTENCE OF LAND UNDER ADAT LAW2021
AUTHORITY OF PERMIT SERVICES AT SURABAYA CITY GOVERNMENT AFTER THE EFFICACY OF LAW NO. 22 YEAR 1999 ABOUT LOCAL GOVERNMENT TO REALIZE GOOD GOVERNANCE2004
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL2001
PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA DAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN1996
Utilization and Protection of Regional Autonomy-based Assets to Increase Local Revenue2017
DIVISION OF LAND SERVICES BASED ON LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY2018
MASALAH YURIDIS YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN PENERBITAN TRAVELLERS CHEQUE2014
AFFIRMATIVE ACTION POLICY IN DEVELOPMENT OF STATE CIVIL APPARATUS RESOURCES BASED ON MERIT SYSTEM2018
MODEL PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA2017
TESIS (2772) Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hak Ulayat Perikanan Laut Di Kepulauan Lease Maluku2016
TESIS (2893)-Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Berdasarkan Ketentuan Pasal 111 Ayat (3) Pemendagria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 19972016
KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI ERA OTONOMI DAERAH2013
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI ERA OTONOMI DAERAH2005
FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH2001
PENGATURAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DI INDONESIA0000
Kelembagaan dan kewenangan di bidang hukum agraria dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: laporan penelitian DIK 2002
Akuntabilitas Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa2014
Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes)2020
PEMBAGIAN PELAYANAN PERTANAHAN BERBASIS WEWENANG PEMERINTAHAN DAERAH2017
Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective2020
PENGATURAN TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA0000
SERI HUKUM AGRARIA: PRINSIP PRIORITAS DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA INDONESIA2021
Access and Benefit Sharing of Biodiversity for Empowering Local Communities: Case Studies in Selected Countries2020
Sustainable Regional Expansion Model in Order to Increase the Regional Potency: Case Study in Indonesia2020

Topics of interest: