UNAIR NEWS – Data terbaru yang dirilis oleh otoritas kesehatan menunjukkan bahwa kasus positif COVID-19 kembali melonjak tajam di Indonesia. Dalam rentang waktu 28 November hingga 2 Desember 2023, tercatat sebanyak 267 kasus baru per minggu, meningkat drastis dari angka sebelumnya yang berkisar antara 30-40 kasus. Peningkatan itu menciptakan kekhawatiran akan potensi gelombang baru pandemi.
Selain peningkatan jumlah kasus, ada dugaan bahwa varian baru virus tersebut mungkin menjadi penyebab tingkat transmisi yang lebih cepat dan mudah menular. Hal itu menciptakan tantangan baru dalam upaya pengendalian penyebaran virus, memperkuat urgensi langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
Dampak Kesehatan pada Ekonomi
Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, seorang guru besar ekonomi Universitas Airlangga, memberikan analisis mendalam terkait dampak kondisi kesehatan terhadap perekonomian. Menurutnya, Indonesia telah merasakan konsekuensi pandemi sejak 2020, dengan kebijakan Pembatasan Sosial atau PPKM. Dampaknya cukup signifikan, terutama pada lesunya pertumbuhan ekonomi.
“Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah tetap mengalokasikan dana untuk penanganan. Namun, di sisi lain juga menyiapkan cadangan alokasi untuk menjaga perekonomian agar tidak lesu,” ungkapnya.
Perlu ada strategi yang terencana dan terintegrasi dari pemerintah. Selain alokasi dana untuk penanganan kesehatan, ia mengusulkan pemerintah fokus pada menjaga stabilitas perekonomian. Upaya itu termasuk menjaga stok barang, memberdayakan UMKM,, dan memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas produsen.
Langkah Pemerintah Atasi Dampak Ekonomi
Dalam menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan, Prof Herianingrum menyoroti dua hal utama yang harus dipersiapkan pemerintah. Pertama, aspek kesehatan, di mana penanganan COVID-19 harus ditingkatkan, termasuk persiapan obat yang efektif dan vaksinasi massal gratis. Kedua, pemerintah harus memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Hal ini tentunya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memangkas alokasi APBN yang tidak urgent. Pemangkasan alokasi dana pada bagian yang tidak urgensi dapat menjadi solusi untuk menyediakan dana tambahan guna mengatasi dampak ekonomi dari lonjakan kasus,” tambah Prof Herianingrum
Kesiapan Ekonomi dan Perhatian untuk Sektor Terdampak
Setiap sektor seharusnya telah memiliki perencanaan dan manajemen risiko. Namun, ia menyoroti perlu ada perhatian khusus, terutama pada pelaku ekonomi yang terdampak paling besar, seperti usaha kecil atau mikro.
Dalam rangka mendukung recovery ekonomi, Prof Herianingrum mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih besar pada sektor-sektor yang terdampak.
“Penyesuaian kebijakan ekonomi harus difokuskan pada sisi supply atau penawaran. Terbatasnya produksi dan pasokan barang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk kenaikan harga dan penurunan permintaan. Karena itu, langkah-langkah strategis pada sisi supply dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Penulis: Rosali Elvira Nurdiansyarani
Editor: Feri Fenoria
