UNAIR NEWS – Indonesia saat ini tengah berada transformasi besar-besaran dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Pembenihan IKN tentunya menimbulkan dampak signifikan baik bagi pemerintah dan masyarakat. Seiring dengan perubahan pusat pemerintahan, dinamika kependudukan di wilayah ini menjadi sorotan utama.
Kepada UNAIR NEWS (7/1/2023), Dr Lutfi Agus Salim SKM M Si, dosen kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNAIR berikan tanggapan. Pihaknya menilai bahwa pemindahan IKN merupakan salah satu langkah pemerataan penduduk di Indonesia. Mengingat selama ini pembangunan hanya terfokus di jawa atau sering dikenal istilah java centris.
Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Kalimantan Timur memiliki populasi sebanyak 3,77 juta jiwa. Namun, dengan pindahnya IKN, terproyeksikan bahwa jumlah penduduk akan meningkat drastis menjadi 5,74 juta pada tahun 2035. Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi pusat perhatian dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang paling cepat, khususnya Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda.
“Pada tahun 2020, Penajam Paser Utara memiliki populasi sekitar 178 ribu, dan diperkirakan akan mencapai 1,176 juta pada tahun 2035,” jelasnya.
Bonus Demografi
Dalam tahap awal pembangunan IKN, terjadi lonjakan migrasi usia produktif yang berfokus pada sektor konstruksi. Bonus demografi yang sudah tercapai membawa tantangan baru, dan untuk itu perlu adanya strategi berkelanjutan. Strategi untuk mempertahankan pengendalian penduduk pada tingkat rendah guna memperpanjang masa bonus demografi.
“Meningkatkan kualitas keterampilan, pendidikan, dan kesehatan penduduk kelompok usia produktif menjadi upaya penting dalam menyongsong bonus demografi,” ujarnya.
Selanjutnya pihaknya menambahkan penting untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan, dan kesiapan menghadapi fenomena aging population. Hal ini dirasa penting karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kehidupan masyarakat yang berjalan dinamis.
Mobilitas dan Distribusi Penduduk
Pentingnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tak terelakkan, khususnya dalam aspek pengaturan mobilitas dan penataan distribusi penduduk. Mobilitas penduduk yang masuk ke IKN terbagi antara yang permanen, yang bermaksud berpindah administrasi kependudukannya, dan yang non-permanen, musiman, maupun ulang-alik.
Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kebutuhan penduduk harus menjadi perhatian utama. Analisis dampak kependudukan tidak hanya untuk mengantisipasi, tetapi juga untuk mengendalikan dampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah tersebut.
“Pemindahan ibu kota negara harus mengutamakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada,” pungkasnya.
Penulis: Satriyani Dewi Astuti
Editor: Nuri Hermawan
