UNAIR NEWS – Belum lama ini, terungkap wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk membentuk koalisi permanen. Keinginannya dalam membentuk koalisi permanen ini tak luput dari reaksi dari berbagai lapisan masyarakat tak terkecuali akademika.
Dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Hari Fitrianto SIP MIP turut memberikan tanggapan. Menurutnya tidak ada salahnya presiden sekaligus partai merencanakan koalisi permanen dengan partai pendukung maupun pengusung.
“Tetapi dalam ekosistem politik elektoral di Indonesia, agaknya akan susah untuk direalisasi. Karena politik kita coraknya lebih ke politik koalisi yang pragmatis,” jelasnya.
Hal itu ia dasari atas perbedaan ideologi yang ada dalam setiap partai yang ada di Indonesia. “Koalisi permanen itu bisa terjadi jika partai-partai tersebut memiliki platform ideologi yang relatif mirip atau corak ideologinya sama. Sedangkan di Indonesia ideologi partainya tidak jelas,” imbuhnya.
Manfaat Ekonomi
Merapatnya partai-partai politik pasca pemilu pada kekuasaan tentu bukan tanpa alasan. Hari mengungkapkan bahwa hal ini berlandas pada kepentingan partai yang ingin mendapatkan nikmat ekonomi.
“Sudah menjadi nature dan nurture dari partai politik di Indonesia untuk segera merapat ke kekuasaan saat pemilu sudah selesai. Mereka akan melakukan konfigurasi ulang bagaimana yang awalnya itu menjadi lawan kemudian konfigurasi ulang menjadi lawan koalisi,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa lemahnya organisasi politik di Indonesia menjadi faktor terjadinya wacana tersebut. “Tidak ada partai yang basis keuangan partai politik dari iuran anggota. Kebanyakan basis keuangannya disandarkan pada bagaimana kader-kadernya mengoptimalisasi nikmat-nikmat ekonomi saat di dalam kekuasaan,” sebutnya.
Dukungan Kuat
Bagi Hari, rencana pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mungkin terjadi. Ia menyampaikan bahwa dalam sistem presidensial memang butuh koalisi kuat dalam parlemen.
“Agar program-program kebijakan presiden itu bisa mendapatkan dukungan di parlemen. Terutama ketika presiden menerapkan garis kebijakan yang baru, yang mengakomodasi visi misi dari presiden terpilih,” ucapnya.
Akan tetapi, ia juga menuturkan bahwa pemaknaan koalisi permanen hanya sebatas mendukung Presiden Prabowo Subianto selama satu atau dua periode. “Tetapi kalau koalisi ini tetap berjalan sampai misal Prabowo melewati dua periode, saya kira itu susah untuk dibayangkan,” pungkasnya.
Penulis: Mohammad Adif Albarado
Editor: Khefti Al Mawalia
