UNAIR NEWS – Dibuka dengan tarian Gandrung Bunyuwangi yang dipentaskan oleh mahasiswa FEB UNAIR, Human Resourses Development Forum menjadi ajang ilmiah untuk merumuskan berbagai masalah, khususnya pada bidang sumber daya manusia. Acara ini diiniasi oleh Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Sekolah Pascasarjana, UNAIR.
“Tujuannya untuk kontribusi pada masyarakat, acara ini nantinya diharapkan mampu merumuskan ide-ide pada pemerintah daerah dalam mengembangkan SDM. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga SDM se Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa SDM itu menjadi sebuah keberhasilan,” ucap Dr. Windiarto, S.E., MSC.
Windiarto yang juga ketua pelakasana acara menyampaikan bahwa banyak dari mahasiswa PSDM berasal dari PNS. Dilatarbelakangi dari hal itu, HRD forum mengangkat tema “Pengolahan E-Performance dan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Rangka Peningkatan Kinerja” dengan menghadirkan pakar dari birokrasi dan BUMN.
“E-Performance artinya bahwa kinerja pegawai bisa diukur dengan automasi. Misalkan disiplin pegawai dapat diukur dengan tingkat kehadiran yang menggunakan sidik jari atau pengukuran-pengukuran yang berdasarkan based online,” jelasnya.
Selanjutnya, Win juga menyatakan bahwa untuk yang birokasi dapat dilihat dari kendala dan manfaat penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Untuk yang BUMN kita berkiblat kepada mereka yang telah menerapkan itu sehingga kemudian bisa menjadi acuan pemda dalam pengaplikasiannya,” papar Win.
Win menambahkan, seminar ini menjadi bagian penelitian tentang TPP di Jawa Timur. Hasil penelitian akan di cross dengan hasil seminar yang akan ditulis dalam bentuk jurnal. Penambahan pegawai yang merupakan alat remoniasi di jajaran PNS, saat ini sebagai besar kabupaten atau kota di Jawa Timur belum bisa menerapkan.
Terlibat dalam penelitian itu, Purwati Ayu Rahmi memaparkan, ada hubungan positif antara tunjangan kinerja dengan performa pegawai di birokrasi. Surabaya misalnya, pelayanan makin meningkat dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dan kedisiplinan.
“Birokrasi itu sedikit mereplikasi dari sektor publik dan BUMN yang lebih dulu sudah mereplikasi sistem swasta,” ucap mahasiswa semester 4 jurusan magister PSDM UNAIR ini.
Diakhir Win kembali menambahkan, komitmen dari pimpinan belum turnin. APBD masih kecil dan menggunakan sistem ini ditakutkan menguntungkan pejabat tertentu.
“Inilah yang menjadi kendala dimana masih banyak kabupaten atau kota yang belum menerapkan hal ini. Dari forum seperti inilah diharapkan nantinya dapat merumuskan gagasan untuk semua kabupaten-kota agar bisa menerapkan e-performance,” tutup Win.
Penulis: Helmy Rafsanjani
Editor: Nuri Hermawan
