Inisiatif kota cerdas telah berkembang pesat sebagai sarana untuk mengintegrasikan teknologi digital, tata kelola berbasis data, dan layanan berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan kesejahteraan publik, efisiensi administrasi, dan daya saing. Di Indonesia, program Gerakan 100 Kota Cerdas 2017 mengoperasionalkan agenda ini dengan mendukung 100 kota dan kabupaten dalam mengembangkan rencana induk yang berlandaskan pada Konektivitas Cerdas, Solusi Cerdas, dan Pengguna Cerdas. Namun, implementasinya tetap kompleks karena kapasitas yang heterogen, kesiapan digital yang tidak merata, ekosistem inovasi yang terfragmentasi, dan kendala sektor publik. Bidang ini juga terbagi antara model top-down yang berpusat pada teknologi dan pendekatan partisipatif yang berpusat pada warga.
Oleh karena itu, studi ini meneliti perdebatan ini dalam birokrasi publik yang besar. Kami memilih Surabaya—kota terbesar kedua di Indonesia (≈sekitar 3,02 juta jiwa, pertengahan 2024)—sebagai lokasi empiris kami karena skala dan bobot ekonominya (PDB Rp 772,49 triliun pada tahun 2024, naik dari Rp 715,29 triliun pada tahun 2023). Surabaya juga menunjukkan kematangan kebijakan, dibuktikan dengan skor nasional tertinggi dalam evaluasi SPBE 2023 (4,49/5), yang diberikan oleh Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi pada KTT SPBE/Penghargaan Pemerintah Digital (Istana Negara, Mei 2024). Karakteristik ini menempatkan aplikasi kota pintar Surabaya sebagai tolok ukur bagi kotamadya dan kabupaten di seluruh negeri.
Transformasi digital yang sukses di organisasi publik membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur. Hal ini menuntut kemampuan organisasi yang dinamis, khususnya Kemampuan Perubahan Organisasi (Organizational Change Capability/OCC), yang didefinisikan sebagai kapasitas internal untuk secara proaktif mengelola dan melembagakan transformasi. OCC memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan secara efisien dan meningkatkan hasil pelayanan publik. Lebih lanjut, OCC mendorong daya tanggap terhadap kemajuan teknologi, memungkinkan lembaga publik untuk memanfaatkan peluang digital. Terlepas dari peran pentingnya, OCC masih kurang dieksplorasi dalam konteks organisasi publik yang menerapkan strategi kota cerdas. Pengembangan OCC membutuhkan dukungan mendasar dari Kemampuan Teknologi Informasi (Information Technology Capability/ITC), yang meningkatkan kelincahan, pengambilan keputusan, dan interoperabilitas dalam penyampaian pelayanan publik.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyediakan infrastruktur digital, sistem informasi terintegrasi, dan teknologi responsif yang memungkinkan organisasi untuk merasakan perubahan, merespons lingkungan yang dinamis, dan mengelola transformasi digital secara efektif. Namun, sejauh mana TIK mendorong Kemampuan Perubahan Organisasi (OCC) sangat bergantung pada kompetensi digital tenaga kerja. Dalam hal ini, keterampilan digital abad ke-21 (DS), yang meliputi literasi informasi, kolaborasi digital, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan manajemen teknologi, berfungsi sebagai faktor moderasi utama yang menentukan apakah TIK dapat diterjemahkan menjadi kemampuan perubahan adaptif. Khususnya di sektor publik, di mana kesenjangan literasi digital masih ada, DS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa teknologi tidak hanya diinstal tetapi juga dioperasionalkan secara bermakna.
Tanpa DS yang memadai, TIK berisiko menjadi sumber daya yang kurang dimanfaatkan daripada katalis perubahan. Di kota-kota di mana ekosistem inovatif terfragmentasi, mencapai kinerja organisasi (OP) yang konsisten sangatlah menantang. Dalam konteks tersebut, OCC memungkinkan organisasi untuk mempertahankan transformasi, meningkatkan fleksibilitas, dan memperkuat proses internal adaptif sebagai respons terhadap tekanan eksternal. Namun demikian, OCC tidak secara otomatis mengarah pada kinerja tinggi kecuali perubahan secara aktif dirangkul dan diintegrasikan ke dalam rutinitas organisasi sehari-hari.
Individu dengan inovasi tinggi (INN), yang dicirikan oleh kecenderungan untuk mengeksplorasi, mengadopsi, dan menerapkan ide-ide baru, dapat memperkuat efek OCC pada OP. Individu seperti itu cenderung merespons perubahan secara lebih positif, mempercepat adopsi prosedur, dan mengintegrasikan inisiatif transformasi dengan antusiasme yang lebih besar. Akibatnya, INN bertindak sebagai katalis yang mendorong eksperimen, pembelajaran proaktif, dan adaptasi berkelanjutan. Namun, studi yang ada tentang konstruk ini seringkali berfokus pada lingkungan sektor swasta, sehingga meninggalkan kesenjangan pengetahuan mengenai interaksi mereka di lembaga publik yang menjalani transformasi digital.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, pertama-tama kami meninjau landasan teoritis OCC dan ITC sebagai kemampuan dinamis di sektor publik. Kemudian, kami mengembangkan hipotesis yang menangkap hubungan antar keduanya, termasuk peran moderasi DS dan INN. Konteks empiris penelitian ini diambil dari pemerintahan daerah di Indonesia. Kami mengumpulkan data dari manajer tingkat menengah dan bawah untuk mengurangi bias metode umum dan menguji model menggunakan analisis multilevel.
Studi ini memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, studi ini memajukan peran OCC yang kurang dieksplorasi dengan secara eksplisit menempatkan tiga dimensinya (pembelajaran (penginderaan), proses (pengambilan), dan konteks (transformasi)) dalam landasan mikro Teori Kapabilitas Dinamis (DCT). Kedua, kami menyoroti manajer tingkat menengah sebagai agen perubahan dalam lingkungan publik, dengan berargumen bahwa DS mereka membuka penginderaan dan INN mereka mendorong pengambilan dan transformasi. Dengan demikian, studi ini menekankan manajer tingkat menengah sebagai agen strategis yang DS dan INN secara signifikan memengaruhi bagaimana TIK diterjemahkan ke dalam kinerja melalui OCC. Ketiga, meskipun OCC sering diposisikan sebagai kemampuan mediasi, penelitian ini menemukan bahwa OCC tidak memediasi hubungan TIK–OP dalam sistem birokrasi, seperti Surabaya, di mana intervensi teknologi langsung dapat menghasilkan hasil yang lebih cepat.
Temuan ini memberikan koreksi terhadap model transformasi yang terlalu linier. Keempat, dari sudut pandang manajerial, penelitian ini mendesak para pemimpin publik untuk berinvestasi tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga pada kapasitas manajer menengah melalui pelatihan kepemimpinan, peningkatan keterampilan digital, dan jalur inovasi untuk mempertahankan hasil reformasi. Terakhir, secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada tata kelola yang lebih inklusif dengan mempromosikan transformasi digital berbasis bukti yang menjangkau lebih dari sekadar pegawai negeri sipil hingga masyarakat, UKM, dan organisasi lokal, mendukung kebijakan publik yang partisipatif dan berbasis kepercayaan.
Penulis: Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph.D.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652625027337
Ian Firstian Aldhi, Badri Munir Sukoco, Jengchung Victor Chen, Fendy Suhariadi, and Elisabeth Supriharyanti. (2026). Determinant factors of government change capability towards smart cities: A dynamic capability perspective. Journal of Cleaner Production, Vol. 542, 147376; https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.147376