UNAIR NEWS – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR berhasil menyelenggarakan forum akademik pada Rabu (6/9/2023) berlokasi di Aula Fadjar Notonegoro. Dalam forum yang bertajuk “Forum Akademik: Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024” tersebut hadir lima narasumber yang ahli di bidangnya.
Kelima narasumber yang hadir antara lain Prof Dr Nunung Nuryartono selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Jaka Sucipta SH MM sebagai Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kukuh Tri Sandi SPi MT MSc selaku perwakilan Bappeda Jatim, Hj Ika Puspitasari SE sebagai Wali Kota Mojokerto, serta Prof Dr Dian Agustia selaku Dekan FEB UNAIR.
Kondisi Kemiskinan Ekstrim di Indonesia
“Kemiskinan akan selalu ada sebab kemiskinan itu sudah muncul sejak awal peradaban. Namun, kemiskinan merupakan sebuah persoalan kompleks dan multidimensi yang perlu lihat secara menyeluruh. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti pendidikan, akses kesehatan, hingga ketahanan pangan,” papar Nunung.
Dalam pemaparannya, Nunung menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2030. Hal itu lebih cepat daripada target yang ditentukan oleh PBB untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030.
“Oleh karena itu, pemerintah pun membuat kebijakan untuk mencapai target tersebut, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menurunkan jumlah kantong kemiskinan. Rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih akan kami beri akses air bersih. Begitu pula dengan sanitasi dan kebutuhan dasar lainnya,” imbuhnya.
Kondisi Kemiskinan di Daerah
“Kondisi kemiskinan di Jawa Timur sebesar 10,35% di mana jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Malang. Mayoritas penduduk miskin dicirikan dengan pendidikan yang rendah, bekerja di sektor informal, serta memiliki keterbatasan akses kebutuhan dasar,” ujar Kukuh.
Kukuh menambahkan bahwa masih banyak penduduk miskin yang belum menerima bantuan dalam bentuk apa pun. Padahal, masih banyak penduduk miskin yang kesulitan bahkan tidak mendapat akses air bersih, listrik, hingga bahan bakar.
Sinergi Pusat dan Daerah
“Tidak kurang dari 500 triliun pemerintah pusat keluarkan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sosial, pendidikan, infrastruktur. Sejak COVID-19, kami dari pemerintah menggunakan instrumen dana desa untuk meringankan beban masyarakat, termasuk memberikan bantuan langsung tunai,” ujar Jaka.
Namun, Jaka menegaskan bahwa diperlukannya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk menstimulasi kerja pemerintah daerah, pemerintah pusat pun membuat terobosan kebijakan, seperti memberikan penghargaan kepada pemda yang memiliki kinerja lebih baik daripada pemda lainnya.
Kontribusi Perguruan Tinggi
Penanganan kemiskinan tentu memerlukan terobosan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, hingga perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi di sini dapat terwujud dengan cara mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, memberikan rekomendasi kebijakan, dan menghasilkan inovasi.
“Kolaborasi multipihak sangat penting untuk memastikan target 0% kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada tahun 2024 mendatang,” pungkas Nunung.
Penulis: Adil Salvino Muslim
Editor: Nuri Hermawan
