UNAIR NEWS – Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada perubahan pola aktivitas di masyarakat. Sebelumnya, pandemi mengharuskan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan terdapat pembatasan mobilitas. Tentu ini menjadi salah satu pendorong digitalisasi di hampir semua sektor. Tak terkecuali, sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran dinilai mampu dalam pemulihan ekonomi nasional.
Bersamaan dengan itu, GenBI Komisariat Universitas Airlangga bidang pendidikan mengadakan seminar GenBI Educare dengan mengangkat topik Digitalisasi Sistem Pembayaran. Hadir Rizkyajeng Pradnya Devi Asisten Manajer KPw Bank Indonesia Jatim selaku narasumber. Acara berlangsung di Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya, pada Minggu (26/02/2023).
“Saya harap untuk periode berikutnya bisa bekerja sama dengan lembaga beasiswa lain, karena saya melihat GenBI UNAIR begitu aktif melaksanakan pembinaan dan pelatihan. Selanjutnya, bisa bertukar informasi dan saling bersinergi antara program beasiswa lain,” tutur Titik Savitri SPd Kepala Sie Kesejahteraan Direktorat Kemahasiswaan UNAIR dalam membuka sambutannya.
Mendengar kata QRIS sudah tidak asing lagi di telinga, QRIS standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019, penggunaan QRIS atau sistem digitalisasi sangat banyak digunakan untuk pembayaran non tunai. Didukung dengan 204,7 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi internet mencapai 73,7 persen dari total pupulasi, ada potensi mengoptimalkan keuangan digital menjadi new source of growth.
Rizkyajeng menambahkan, Covid 19 mengakselerasi adopsi digital customer dan pedagang (merchant) di berbagai sektor, khususnya perdagangan online dan digital payment. Penjual harus memutar otak untuk bisa survive selama pandemi. Dengan menjual dagangannya pada digital platform, hal tersebut diikuti sinergi antara finance technology (fintech) oleh pelaku keuangan digital lokal diperlukan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
UMKM menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 80 persen. UMKM secara konsisten melakukan inovasi dengan pembayaran secara QRIS, agar lebih memudahkan peningkatan penjualannya yang lebih luas. Perlu digaris bawahi, UMKM juga memerlukan laporan keuangan seperti cash flow agar tahu nantinya binis tersebut bisa berkelanjutan atau tidak.
Rizkyajeng menyebut blueprint sistem pembayaran Indonesia (BSPI 2025) menjadi arah Bank Indonesia dalam menavigasi sistem pembayaran di era digital untuk mendorong industri yang inovatif dan adaptif terutama pengembangan infrastruktur fast payment. Lebih lanjut, alisasi sistem digital dapat dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Kembali lagi kita sebagai pemuda agent of change, mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk berperan konkret bagi terwujudnya keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Ketika ada kesempatan mengedukasi lingkungan di sekitar, tidak ada salahnya untuk memberi tahu apa yang kita sudah tahu. Saling sharing dan follow up itu sudah impactful kok,” pungkasnya. (*)
Penulis: Mutiara Rachmi Karenina
Editor: Binti Q. Masruroh
