Universitas Airlangga Official Website

Guru Besar Sosiologi UNAIR Gagas Dekonstruksi Biopower 

Guru Besar Sosiologi, FISIP UNAIR, Prof Dr Septi Ariadi Drs MA (foto: PKIP UNAIR)

UNAIR NEWS – Pada masa kini, negara-negara di dunia mulai menyadari akan pentingnya perencanaan populasi dan kesehatan publik. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang stabil. Biopower menjadi cerminan bagaimana negara mendisiplinkan, mengatur, hingga mengontrol kehidupan masyarakatnya. Bukan tanpa sebab, Biopower penting sebagai cara untuk mengendalikan populasi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial. 

Oleh karena itu, Guru Besar Sosiologi, FISIP UNAIR, Prof Dr Septi Ariadi Drs MA menyarankan sebuah dekonstruksi biopower untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil. Hal itu Prof Septi ungkapan dalam pidato ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Sosiologi Kependudukan dan Perilaku Sehat, pada Kamis (27/02/2025). Upacara pengukuhan berlangsung di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen, Kampus MERR-C, UNAIR. 

Indonesia telah lama menerapkan kebijakan biopower, yakni di mulai pada masa kolonial Belanda, yang kemudian dilanjutkan hingga kini. Salah satu programnya, yakni Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Ada pula kebijakan vaksinasi massal dan Posyandu. 

“Program KB adalah contoh konkret penggunaan biopower dalam pembangunan kependudukan. Namun, dalam hal ini tubuh perempuan menjadi objek regulasi negara melalui promosi kontrasepsi, sterilisasi, dan insentif untuk mengikuti program KB,” tutur Prof Septi. 

Meski KB memberikan dampak positif. Namun, terdapat pula potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena adanya kontrol terhadap tubuh individu. “Di balik diskursus kesehatan tersebut, terdapat mekanisme kontrol yang membatasi otonomi perempuan atas tubuhnya,” ucapnya. 

Oleh karena itu, dekonstruksi biopower perlu dilakukan. Dengan menggagas ulang pembangunan kependudukan dan kesehatan melalui dekonstruksi biopower maka keadilan sosial dapat kembali ditempatkan sebagai prinsip utama. 

“Mendekonstruksi biopower bukan berarti meniadakan seluruh manfaat yang telah dicapai, melainkan memahami ulang mekanisme-mekanisme kekuasaan tersebut untuk mencapai sistem yang lebih inklusif, adil, dan humanis,” tekannya. 

Prof Septi dalam orasi pengukuhan guru besarnya, turut menyampaikan langkah strategis yang dapat pemerintah dan masyarakat lakukan dalam proses Dekonstruksi biopower. Ia menyampaikan, kebijakan pembangunan kependudukan dan kesehatan perlu fokus pada prinsip keadilan sosial. 

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga harus menjadi inti dalam setiap perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Penguatan pranata sosial dan pemanfaatan teknologi secara optimal juga bisa menjadi salah satu langkah strategis. 

“Melalui langkah-langkah tersebut, pembangunan kependudukan dan kesehatan tidak lagi hanya mendasarkan pada keberhasilan pada pengendalian populasi semata, melainkan menciptakan kualitas hidup yang merata dan berkelanjutan. Maka, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan,” tutup Prof Septi dalam orasinya. 

Penulis: Syifa Rahmadina

Editor: Edwin Fatahuddin