UNAIR NEWS – Representasi perempuan dalam politik menghadapi hambatan berupa maskulinitas hegemonik dan patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan. Akibatnya, kebijakan yang negara ambil cenderung mengutamakan pada isu-isu lain, sementara isu kesetaraan gender sering terpinggirkan.
Berangkat dari latar belakang tersebut, Guru Besar Bidang Ilmu Politik Gender dan Representasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Prof Dr Dwi Windyastuti Budi Hendrarti Dra MA dalam orasinya menegaskan bahwa kesadaran gender di institusi politik harus ditumbuhkan. Orasi tersebut ia sampaikan pada pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR) yang berlangsung di Kamis (26/2/2025)
“Patriarki politik tercermin dalam anggapan bahwa perempuan kurang kompeten memegang jabatan publik. Tantangan maskulinitas dan patriarki tersebut memunculkan dilema ketika perempuan harus memilih antara menjaga integritas atau mengikuti praktik politik yang maskulin,” jelas Prof Dwi pada orasinya berjudul Engendering Representasi Politik: Tantangan Terhadap Maskulinitas dan Patriarki Politik.
Representasi Substantif
Meski kuota gender dan regulasi pemilu sudah diterapkan, namun masih ditemukan kendala dalam mendorong representasi substantif. Dalam konteks perempuan, representasi substantif menjadi penting agar kepentingan gender terakomodasi, terutama dalam kebijakan.
Representasi perempuan seharusnya diukur dari kemampuan wakil perempuan bertindak atas kepentingan perempuan atau disebut representasi substantif. Bukan sekedar jumlah kehadiran atau politics of number yang juga sering disebut representasi formalistic, deskriptif, ataupun simbolik.
“Dengan demikian engendering representasi politik merupakan langkah esensial dalam membangun sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Artinya representasi politik mengacu pada upaya yang disengaja untuk mempromosikan inklusivitas dan keseimbangan gender dalam sistem politik, institusi, dan proses pengambilan keputusan,” ucapnya.
Keuntungan Engendering Representasi Politik
Prof Dwi menyebutkan bahwa engendering representasi politik setidaknya memiliki beberapa keuntungan penting. Pertama, mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan dan kelompok yang terpinggirkan, yaitu kelompok yang secara historis telah dikecualikan atau kurang terwakili dalam proses politik.
Kedua, engendering representasi politik dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan pengalaman lebih dari 50 persen populasi perempuan dan kelompok terpinggirkan. Ketiga, engendering representasi politik dapat membangun demokrasi yang benar-benar representatif dan mencerminkan demografi populasi yang dilayani.
Keempat, meningkatkan representasi berarti menantang stereotipe tentang kepemimpinan sebagai domain yang didominasi laki-laki. Kelima, memenuhi komitmen internasional sebagaimana yang tercantum dalam tujuan SDGs ke-5, yaitu mengenai kesetaraan gender. Terakhir, memperkuat resolusi konflik dan membangun perdamaian karena partisipasi perempuan dalam proses politik dan perdamaian mengarah pada kesepakatan perdamaian inklusif dan berkelanjutan.
Dengan menumbuhkan kesadaran gender dalam institusi politik. Harapannya representasi perempuan tidak lagi hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
Penulis: Anggun Latifatunisa
Editor: Edwin Fatahuddin
