UNAIR NEWS – Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) menghadirkan Maulana Hasun SH MH selaku Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur dalam Airlangga Forum melalui live streaming youtube pada Jumat (23/02/2024). Dalam kegiatan itu ia juga menjelaskan tentang situasi yang terjadi pasca pemungutan dan perhitungan suara yang diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024).
Koordinator JPPR Jawa Timur menyebutkan bahwa terjadi pro kontra pada hasil penghitungan suara. Hal ini terjadi karena KPU mengungkapkan bahwa masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap serta data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.
“Sirekap yang tidak sesuai dengan data yang diupload menjadi sumber dari peserta pemilu untuk melakukan gugatan,” ungkap Maulana.
Selain itu, pro kontra juga semakin marak karena KPU Jawa Timur menyebut bahwa 32 TPS di sejumlah kabupaten/kota di Jatim harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal itu dilakukan karena ada sejumlah pelanggaran di masyarakat yang menggunakan hak pilih pada TPS yang tidak sesuai alamat domisili.
“Pelanggaran ini terjadi karena ada petugas yang kurang memahami regulasi pemilu dan kurang memberikan informasi secara lengkap sehingga direkomendasikan untuk pemilihan ulang,” ujarnya.
Selain dari hasil, situasi pasca pemilihan umum pada tahun 2024 yang menimbulkan kontroversi adalah meregangnya nyawa beberapa anggota penyelenggara pemilu. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa Kementerian Kesehatan menyebutkan sebanyak 84 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang 14 Februari hingga 18 Februari 2024.
“Penyebab kematian di antaranya adalah penyakit jantung, kecelakaan, dan hipertensi,” tuturnya.
Kemudian salah satu isu yang marak di media massa adalah terkait hak angket, dimana partai pengusung Paslon nomor 3 mendorong partai-partai yang mendukungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden ke DPR.
Beberapa kontroversi ini pada akhirnya juga memicu demonstrasi di beberapa kota, termasuk Ibu Kota Jakarta. Secara bergiliran massa dari beragam kelompok datang ke depan Istana Presiden, juga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Massa memprotes hasil pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu, yang diduga sarat kecurangan.
“Yang menarik adalah demonstran yang turun bukan saja warga atau mahasiswa, tetapi juga ibu rumah tangga yang tidak menerima hasil pemilu ini,” ujar Koordinator JPPR ini.
Penulis: Lady Khairunnisa Adiyani
Editor: Khefti Al Mawalia
