UNAIR NEWS – Dinamika tata kelola global menuntut organisasi internasional untuk mampu mengelola komunikasi secara strategis di tengah kepentingan negara-negara dengan anggota yang beragam. Di tengah arus diplomasi multilateral yang kini kian kompleks, public relations (PR) menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan bahwa pesan, posisi, dan negosiasi dapat dipahami secara tepat oleh seluruh pihak. Persoalan tersebut menjadi fokus kuliah tamu Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, pada Kamis (20/11/2025).
Kuliah tamu ini menghadirkan Ramiaji Kusumawardhana SP MA PhD yang kini menjabat sebagai Deputy Trade Attaché untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia pada kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Geneva. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa PR bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun komunikasi dua arah dalam kerangka multilateral yang melibatkan ratusan negara dengan kepentingan berbeda.
Komunikasi sebagai Fondasi Utama pada Diplomasi Multilateral
Ramiaji menjelaskan bahwa peran PR dalam organisasi internasional tidak dapat lepas dari strategi komunikasi yang terencana. “Tidak ada public relations tanpa strategi komunikasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap pesan harus tersusun dengan presisi karena akan berpengaruh pada posisi negara di forum global.
Menurutnya, diplomasi tidak hanya terjadi dalam ruang negosiasi verbal, tetapi juga melalui dokumen resmi yang terus dipertukarkan antaranggota. Ia menyebut dokumen-dokumen tersebut sebagai bagian dari komunikasi yang membentuk sikap, respons, dan keputusan organisasi internasional. “Banyak proses negosiasi terjadi melalui dokumen. Dan setiap dokumen yang dikirim akan dibalas negara anggota lain. Itu juga merupakan bentuk PR,” jelasnya.
PR Harus Adaptif dalam Mengikuti Perubahan Budaya
Ramiaji juga menekankan bahwa PR memang selalu dinamis dan harus mengikuti perubahan budaya publik. Ia mencontohkan perubahan media yang kini turut melibatkan platform seperti TikTok. Menurutnya, perubahan ini merupakan bukti bahwa organisasi besar pun harus menyesuaikan diri dengan budaya digital yang berkembang.
Ia menilai bahwa perubahan ini bukan masalah, melainkan merupakan bagian dari dinamika PR. “Public relations selalu berubah, dan itu wajar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa beberapa institusi besar, termasuk perguruan tinggi, kini telah memanfaatkan platform tersebut sebagai bagian dari strategi komunikasi mereka.
Menurutnya, perubahan budaya publik justru mendorong organisasi untuk lebih responsif dan memastikan pesan tetap dapat diterima. Bagi Ramiaji, hal ini merupakan bagian dari proses PR yang menuntut adaptasi terhadap budaya yang bergerak cepat.
Peran PR dalam Menjaga Legitimasi Organisasi Internasional
Ramiaji kemudian menjelaskan pentingnya PR bagi organisasi internasional. Salah satu fungsi utamanya adalah memperkuat legitimasi organisasi dalam menangani isu global. Ia mengambil contoh peran badan pengungsi PBB yang bekerja di wilayah konflik seperti Palestina, serta bagaimana PR membantu menjelaskan tujuan organisasi kepada publik.
Ramiaji menekankan bahwa PR bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga sebuah fondasi yang memastikan organisasi internasional dapat berinteraksi, merespons, dan menjaga kepercayaan publik.
Penulis: Tsabita Nuha Zahidah
Editor: Khefti Al Mawalia
