UNAIR NEWS – Universal Health Coverage (UHC) adalah usaha untuk meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh jaminan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. UHC hadir agar masyarakat yang berada di daerah mana pun mempunyai hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan.
UHC dapat dicapai dengan regulasi dan strategi asuransi kesehatan yang tepat. Kebijakan zero premium plan pada asuransi kesehatan merupakan kebijakan paling akurat untuk diterapkan dalam rangka mencapai UHC.
Urgensi perlunya mengembangkan sistem asuransi kesehatan yang baik demi mencapai UHC ini dibahas oleh lima mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (UNAIR) dalam artikel ilmiah mereka yang berjudul “Perlunya Mengembangkan Sistem Asuransi Kesehatan untuk Mencapai UHC”. Kelima mahasiswa tersebut yaitu Ilham Abdurrahman Hasan (162012533038), Safira Nur Aisyah (162012533047), Daffa Zahrandika Prayitno (162012533049), Adristi Faisa R. A (162012533071), dan Duta Mayapada (162012533072).
Asuransi Kesehatan untuk Capai UHC
Perwakilan kelompok, Duta, kepada UNAIR NEWS pada Selasa (9/5/2023) menerangkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Badan pengatur utama asuransi di Indonesia, sambungnya, adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“OJK bertanggung jawab untuk mengawasi peruasahaan asuransi agar mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan,” ujar Duta.
Duta juga menjelaskan terdapat dua jenis perusahaan asuransi di Indonesia, yakni perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi jiwa, ucapnya, menyediakan perlindungan finansial bagi nasabah dan keluarganya dalam hal terjadi kejadian yang merugikan fisik, misalnya kematian, cacat tetap, dan sakit kritis.
Sedangkan, lanjutnya, perusahaan asuransi umum menyediakan perlindungan finansial bagi nasabah dari kerugian atas aset yang dimilikinya.
“Pemerintah telah berperan penting dalam menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan jaminan kesehatan juga telah diatur dalam undang-undang, namun jaminan kesehatan di Indonesia tidak dapat meng-cover seluruh masyarakat,” papar Duta.
Pentingnya Memilih Asuransi Kesehatan yang Tepat
Duta menuturkan keadaan di Indonesia berbeda dengan negara Kuba yang menggratiskan layanan kesehatannya. Kendati begitu, ia mengaku sistem kesehatan Kuba tidak dapat serta-merta diterapkan di Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk memilih asuransi kesehatan yang tepat di Indonesia agar biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan sepadan dengan benefitnya.
Menurutnya, asuransi kesehatan harus diriset secara menyeluruh mulai dari perusahaan hingga biaya premi yang ditawarkan, bahkan dikonsultasikan kepada konsultan asuransi atau agen yang sudah berlisensi.
“Faktor penting yang mempengaruhi pemilihan asuransi kesehatan secara signifikan bukanlah kepemilikan aset, pekerjaan, atau pendapatan dari suatu keluarga, tetapi pendidikan dari kepala keluarga pemilih asuransi tersebut,” tukasnya. (*)
Penulis: Dewi Yugi Arti/Ilham, Safira, Daffa, Adristi, Duta
Editor: Feri Fenoria
