UNAIR NEWS – Julukan negara maritim yang melekat pada Indonesia diharapkan tak hanya sekadar pemanis belaka. Sebab, perairan Indonesia memang sungguh kaya dengan sumber daya alam. Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Prof. Ir. Amin Alamsjah, M.Si., Ph.D, ada tiga bidang yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kontribusi hasil perairan pada perekonomian.
Pertama, kesiapan sumber daya manusia (SDM). Prof. Amin mengatakan, para nelayan masih belum siap untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas mencari ikan di laut dalam waktu yang agak lama. Sebagian besar nelayan masih terbiasa dengan cara kerja lama (one day trip), seperti pergi ke laut malam hari dan kembali keesokan harinya. Sehingga, kebijakan share kapal besar yang diterapkan pemerintah kadang jadi percuma.
Prof. Amin mengungkapkan, pemerintah pernah menerapkan kebijakan share kapal besar berukuran 30 gross tonnage (GT) bagi nelayan di perairan Sendang Biru, Malang bagian selatan. Namun, kapal tersebut tak dimanfaatkan dengan baik karena ketidaksesuaian antara budaya kerja dan teknologi.
“Pernah kementerian sebelumnya, sebelum bu Susi (Susi Pudjiastuti, red), memberikan kapal dan ditaruh di Sendang Biru, Malang selatan. Pada waktu itu, nelayan yang ada di sana tidak mampu. Akhirnya, didatangkanlah nelayan dari Madura. Ternyata mereka juga tidak mampu. Ini masalah ritme kerja mereka yang belum mampu untuk stay (menetap) di laut beberapa saat. Karena kapal yang diberikan kepada mereka adalah kapal-kapal besar 30 gross tonnage yang bisa stay di laut 1 sampai 3 minggu,” tuturnya.
Kedua, pemahaman nelayan terhadap penggunaan teknologi yang kian berkembang. Nelayan hendaknya dengan mulai memanfaatkan perkembangan teknologi seperti remote sensing maupun radar untuk mendeteksi keberadaan gerombolan ikan. “Dulu, begitu ada alat itu belum bisa terpakai karena mereka tidak bisa memakai sehingga menggunakan feeling (perasaan) saja ketika mau berangkat. Sekarang udah mulai bagus,” imbuh Prof. Amin.
Ketiga, memutus lingkaran setan antara rentenir dan nelayan. Menurut Prof. Amin yang juga Wakil Rektor III UNAIR itu, nelayan masih memanfaatkan pinjaman uang dari rentenir yang berpotensi memunculkan bunga yang tinggi. Akibatnya, untung penjualan hasil laut tak sebanding dengan pinjaman utang dari rentenir. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab banyaknya nelayan yang hidup di bawah rata-rata garis kemiskinan.
“Nelayan kita sebelum berangkat itu berhutang dulu pada rentenir dan hutangnya berbunga. Jadi, hasil yang didapat nelayan kecil sekali dari hasil sebenarnya yang mereka peroleh. Karena sudah dipotong renten, bunga, dan terus terang itu tidak adil. Makanya masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup di bawah garis rata-rata kemiskinan. Masih lebih sejahtera petani dan pekebun. Sistem yang hidup itu dipelihara. Para nelayan kita terbelit hutang. Bagaimana kita bisa bekerja sempurna kalau hasilnya itu-itu saja. Tidak ada kebanggaan,” ujar Guru Besar FPK UNAIR itu.
Sebagai tambahan, Prof. Amin mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Namun, ia berharap pemerintah akan melakukan gerakan-gerakan revolusioner lainnya di bidang budidaya, pengolahan, konservasi, dan sosial ekonomi. (*)
Penulis: Defrina Sukma S
Editor: Nuri Hermawan
