UNAIR NEWS – Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo-Gibran. Program ini memiliki modal legitimasi yang cukup tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Selain itu, jika implementasinya terkelola dengan baik, akan memberi kesempatan kepada berbagai mitra lokal, mendayagunakan sumber-sumber lokal, dengan pendampingan dan pengawasan yang efektif akan memiliki dampak luar biasa.
Prof Dr Antun Mardiyanta Drs MA selaku Guru Besar Administrasi Publik FISIP UNAIR, turut memberikan pandangannya terkait hal ini. Antun menilai, keragaman kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satu pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah dinilai kurang efektif untuk keberhasilan program ini. “Strategi implementasinya tidak bisa seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Kondisi wilayah RI sangat beragam,” ujar Antun.
Adaptif
Dengan hal ini, strategi implementasi MBG hendaknya adaptif terhadap kondisi-kondisi lokal yang berbeda-beda. Walaupun standar gizi dan teknis lainnya tetap harus dipastikan terjaga dan terkontrol dengan baik. “Setelah desain implementasi kebijakan dirancang seksama, dengan memperhatikan keragaman kondisi, secara periodik disempurnakan secara inkremental setelah ada evaluasi,” imbuhnya.
Tingkat partisipasi siswa dalam program MBG mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada keberadaan kantin-kantin sekolah. Munculnya keluhan kantin-kantin sekolah yang merasa rugi akibat kebijakan ini. Sementara mereka selama ini sudah menikmati privilege, tertentu bisa teratasi dengan berbagai cara.
Berdayakan Mitra
Antun menyebutkan, salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan mengukutsertakan dan memberdayakan pengelola kantin sebagai mitra penyedia program ini. Transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen mitra akan menjadi pembelajaran yg sehat untuk semua.
Pengawasan implementasi kebijakan ini harus berbasis risiko agar mampu menjamin semua hasil yang menjadi harapan dapat tercapai di satu sisi dan mencegah berbagai resiko. Salah satunya keracunan. “Pemerintah bisa mendayagunakan seluruh aparat pengawasan yg relevan untuk menjamin program strategis ini efektif. Partisipasi masyarakat dan media juga sangat penting,” ujar Antun.
Kebijakan MBG merupakan langkah berani yang pemerintah ambil untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik. Tetapi juga pelaksanaan yang efektif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Penulis: FISIP
