UNAIR NEWS – Vice President Legal, Commercial and Planning Premier Oil Indonesia Ali Nasir SH hadir dalam konferensi nasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum UNAIR pada Rabu (29/06) lalu. Dalam konferensi yang mengangkat tema potensi dan tantangan masa depan energi baru dan terbarukan tersebut ia menjelaskan tentang proyeksi penggunaan EBT dan nasib dari minyak dan gas di masa yang akan datang.
Ali mengungkapkan bahwa data yang dirilis oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa kebutuhan akan minyak dan gas diproyeksikan masih bertahan hingga tahun 2040 mendatang. Padahal, lanjut Ali, kedua organisasi tersebut seringkali berseberangan, baik dalam hal riset dan kebijakan karena menaungi kepentingan negara yang berbeda.
Fakta itu menunjukkan bahwa minyak dan gas memang masih akan dominan dalam beberapa dekade ke depan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk.
“Kabar baiknya kita masih bisa menikmati hasil minyak dan gas kita namun di sisi lain bencana apabila emisi karbon hasil oil dan gas tidak di mitigasi dengan baik akan semakin dekat,” ungkap Ali yang pernah menjadi Staff Khusus untuk OPEC di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.
Ketergantungan Minyak dan Gas
Ali mengungkapkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan ketergantungan akan minyak dan gas masih sangat tinggi hingga beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah berkaitan dengan ketersediaan dan kemudahan terhadap penggunaan energi minyak dan gas.
Oleh karena itu, ia menuturkan transisi energi menjadi energi baru terbarukan harus memperhatikan 4 indikator utama untuk mencapai ketahanan energi nasional. “Yakni availability, accessibility, affordability dan acceptability,” terangnya.
Jika melihat potensi alam dan geografis Indonesia, kata Ali, aspek availability bukanlah menjadi masalah terhadap implementasi EBT di Indonesia. Menurutnya, kemudahan akses serta keterjangkauan harga lah yang harus diselesaikan saat ini.
Merancang Peta Transisi
Membangun infrastruktur EBT agar bisa dijangkau seluruh wilayah di Indonesia tentu bukan hal mudah dan murah. Apalagi jika melihat pemerataan energi listrik yang bahkan belum 100 persen dapat dirasakan oleh seluruh wilayah.
“Oleh karena itu perlu dirancang sebuah peta jalan untuk transisi menjadi EBT ini secara bertahap, terukur rasional dan berkelanjutan serta skema investasi untuk pengadaan yang harus memperhatikan nilai keekonomian dan pengembalian yang wajar bagi badan usaha terkait,” jelasnya.
Selain akses dan harga, Ali mengungkapkan penerimaan teknologi EBT harus juga memperhatikan aspek sosial dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat terhadap sumber energi juga harus menjadi pertimbangan. Ia mengungkapkan bahwa penggunaan EBT harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan ketenagalistrikan masyarakat dan daerah setempat.
“Yang saat ini banyak berkembang adalah penggunaan nuklir misalnya, jika masyarakat tidak mau menerima karena takut akan dampak yang ditimbulkan tentu ini hanya akan menjadi masalah apabila dipaksakan,” ungkapnya. (*)
Penulis : Ivan Syahrial Abidin
Editor : Binti Q. Masruroh
