UNAIR NEWS – Gelombang demonstrasi nasional yang merebak sejak 25 Agustus 2025 lalu meninggalkan catatan penting bagi dinamika politik Indonesia. Ribuan massa gabungan yang di dalamnya termasuk mahasiswa, buruh pekerja, dan masyarakat organik menyoroti DPR RI atas kebijakan kontroversial terkait kenaikan tunjangan pendapatan. Aksi yang awalnya terpusat di gedung parlemen kemudian meluas ke berbagai daerah, termasuk Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar, hingga Medan ketika malam 28 Agustus 2025 terjadi tragedi pelindasan seorang driver ojek online.
Efektif dalam Jangka Pendek
Menanggapi hal ini, Prof H Kacung Marijan Drs MA Ph D, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan keahlian di bidang Perbandingan Politik dan Kebijakan Publik, menilai demonstrasi yang berujung ricuh tidak lepas dari kegagalan DPR membuka ruang dialog komunikasi. “Dua aksi besar tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 kemarin sesungguhnya mengarah pada DPR awalnya, tapi parlemen tidak menyediakan saluran dialog. Akibatnya keresahan yang terpendam meletus tanpa kendali setelah jatuhnya korban,” ujarnya.
Menurut Prof. Kacung, ketiadaan kanal komunikasi membuat massa yang sebagian besar kaum muda mudah tersulut. Situasi kian memburuk ketika aparat kepolisian menggunakan kekerasan, bahkan memakan korban jiwa, yang kemudian menjadi pemicu meluasnya aksi. Meski demikian, menariknya protes tidak mengarah langsung ke Presiden. “Kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi setelah langkah yang diambil untuk menjenguk dan turut berbelasungkawa pasca terjadi tragedi meninggalnya ojek online, berbeda dengan DPR yang semakin menurun karena tidak ada langkah yang responsif dan bisa dikatakan sangat terlambat,” jelasnya.
Berpotensi menjadi Krisis Legitimasi
Langkah Presiden Prabowo yang segera melayat keluarga korban adalah sikap responsif yang membedakannya dari aktor elit politik lain. Selain itu, intervensi Presiden dalam meminta DPR membatalkan kenaikan tunjangan adalah sebagai salah satu langkah meredakan kemarahan publik. Pertemuan Presiden dengan pimpinan partai politik juga disebut efektif dalam kategori langkah jangka pendek untuk meredam eskalasi gelombang kemarahan pada demonstrasi. “Ini langkah komunikasi yang penting. Presiden berhasil merangkul partai-partai dan bahkan para ketua partai merespon dengan melakukan penonaktifan beberapa anggota DPR. Itu sinyal kuat kepada publik,” tambahnya.
Namun, Prof. Kacung menegaskan bahwa langkah-langkah cepat tersebut hanya bersifat sementara. Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang agar ketidakpercayaan publik tidak bergeser dari DPR ke pemerintah. Menurutnya, masalah mendasar ada pada keresahan anak muda terkait masa depan ekonomi, lapangan kerja, dan kesenjangan sosial dan itu yang menjadi latar belakang sehingga menyulut kemarahan dengan adanya tambahan tunjangan bagi para anggota DPR. “Presiden perlu membuat kebijakan menyeluruh, terutama untuk membuka peluang kerja dan menumbuhkan harapan generasi muda. Kalau tidak, protes jalanan bisa bergeser menjadi krisis legitimasi bagi pemerintah,” pungkasnya.
Penulis: Samudra Luhur
Editor: Ragil Kukuh Imanto
