Universitas Airlangga Official Website

Pakar UNAIR Soroti Tantangan Pendidikan dari Hasil PISA

Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) sedang belajar di kelas (Foto: Lines Indonesia)

UNAIR NEWS – Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah merilis hasil asesmen program penilaian siswa internasional (PISA) pada 8 September 2026. Hasil asemen menunjukan Indonesia mengalami kenaikan pada bidang sains dan literasi membaca, sementara di bidang numerasi atau matematika mengalami penurunan.

Guru Besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi memberikan pandangannya. Ia menyampaikan bagaimana skor PISA harus dimaknai lewat perspektif sosiologi pendidikan. 

Prof Tuti menyampaikan bahwa kenaikan skor PISA 2025 menunjukkan adanya perbaikan iklim belajar di sekolah. Ia berharap peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras pengajar, bukan sekadar kebetulan. Namun, posisi Indonesia yang masih rendah secara global menunjukkan kualitas pendidikan masih menghadapi tantangan. 

Prof Tuti melanjutkan bahwa perubahan sosial dan teknologi yang sangat pesat membuat penurunan motivasi siswa untuk belajar secara serius. Meskipun perubahan tersebut membawa kemudahan bagi siswa untuk belajar. 

“Menurunnya skor PISA dapat dibaca sebagai stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan pendidikan. Selain itu, siswa kini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi. Seperti media digital dan kecerdasan buatan (AI), yang memudahkan proses belajar. Tetapi juga dapat menurunkan semangat siswa untuk belajar secara serius dan mendalam,” ujarnya.

Guru Besar Sosiologi Pendidikan, FISIP UNAIR Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi (Foto: Humas UNAIR)

Dalam pandangan sosiologi pendidikan, Prof Tuti menyampaikan bahwa skor PISA merefleksikan kemampuan individu siswa sekaligus kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, rendahnya skor PISA menunjukkan belum terintegrasinya berbagai kebijakan pendidikan, lemahnya kemampuan negara dalam mengatasi persoalan pendidikan. 

“Negara atau pemerintah tidak memiliki blue print pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang dengan target capaian terukur menembus ruang dan waktu untuk mengatasi atau melampaui berbagai kepentingan politik praktis,” ungkapnya. 

Selain itu, lingkungan sosial atau support system belum optimal. Kondisi tersebut mencakup peran orang tua, iklim sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan dukungan, materi, serta pengetahuan yang bermakna bagi peningkatan kualitas belajar siswa. 

“Keluarga berperan memberikan dukungan belajar kepada anak. Sementara itu, iklim belajar di sekolah perlu mendorong siswa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) untuk membentuk siswa yang berkualitas,” sambungnya.

Prof Tuti menyampaikan bahwa OECD telah memberikan arahan melalui penguatan proses pembelajaran dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pemerataan akses, fasilitas, dan sarana pembelajaran, terutama di wilayah terpencil, terluar, terdalam, dan terisolasi, perlu menjadi perhatian. 

“Proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, seharusnya berfokus pada aspek-aspek dasar seperti kemampuan berpikir kritis, literasi keuangan digital, dan pemecahan masalah yang kolaboratif. Selain itu, transformasi kurikulum, inovasi model-model pembelajaran yang responsif dan inovatif, serta pemerataan akses dan fasilitas belajar di Indonesia harus menjadi prioritas,” pungkasnya. 

Penulis: Damar Anargya Pratama

Editor: Yulia Rohmawati