UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim). Momentum tersebut berlangsung di Ruang Sidang Balairua, Kantor Manajemen, Kampus MEER C pada (23/6/2023). 

Hadir dalam pertemuan itu, Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak selaku Rektor UNAIR dan Abul Chair selaku Kepala Perwakilan BPKP Jatim.

“Pertemuan ini merupakan upaya mempererat hubungan di antara keduanya. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi,”  ungkap Kepala BPKP Jatim tersebut. 

Fokus Program BPKP Jatim

Dalam penekanan MoU, BPKP Jatim memiliki fokus untuk melakukan pembangunan tata kelola yang baik dengan menggandeng para stakeholder dan kemitraan. 

UNAIR telah melakukan pengajuan atas proses pembangunan secara mandiri tanpa melibatkan pihak lainnya. Hal ini bertujuan untuk dalam efisiensi proses  keuangan. UNAIR juga menggandeng Transparansi Nasional Indonesia dalam pengaturan mekanisme conflict of interest.

“Hal ini tentu perlu adanya pendalaman mengenai pemahaman dan pendampingan pada proses bisnis mengenai pendidikan dan riset. Selain itu, kita harus mencari akar permasalahannya yang menghambat kelancaran program tersebut,” tambah Abul Chair. 

Problematika yang Dihadapi 

Dalam hal ini adapun problem yang harus kita atasi bersama salah satunya yakni pada kerapnya kegiatan impor untuk alat atau bahan penunjang seperti pembelian alat kesehatan. Namun, kini telah banyaknya alat atau bahan penunjang karya anak lokal yang tak kalah bagus kualitasnya dengan produk impor. 

“Dengan kerja sama ini, kedepannya kami dapat mengambil peran dalam mengurangi kerugian negara dengan melibatkan peran perguruan tinggi kali ini,” pungkasnya. 

Penulis: Satrio Dwi Naryo

Editor: Khefti Al Mawalia