UNAIR NEWS – Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat banyak rentetan kasus terkait pengawasan dan penggunaan obat. Beberapa di antaranya merupakan kasus yang menyangkut vaksinasi dan gagal ginjal akut. Kasus-kasus inilah yang mendorong kenyataan bahwa regulasi pengawasan obat di Indonesia masih perlunya peningkatan.
Menanggapi hal tersebut, seminar nasional bertajuk “Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan” digelar secara hybrid melalui zoom sekaligus bertempatkan di ASEEC Tower Universitas Airlangga pada Kamis (13/4/2023). Ada ratusan peserta luring yang berasal dari kalangan praktisi hingga mahasiswa yang hadir pada acara yang berlangsung dalam rangka Hari Kesehatan Internasional tersebut.
“Obat merupakan produk yang highly regulated karena mengandung senyawa kimia yang harus tepat komposisi, dosis, dan penggunaannya. Obat juga berpotensi risiko tinggi terhadap kesehatan. Oleh sebab itu, perlu adanya regulator untuk memastikan pemenuhan terhadap berbagai aspek legal dan aspek regulatori,” ungkap Plt Deputi BPOM RI Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yakni apt Dra Togi Junice Hutadjulu MHA.
Urgensi Peran dan Fungsi BPOM
Togi menuturkan bahwa BPOM menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks. Hal ini, tegasnya, semakin parah karena tingkat literasi masyarakat yang belum memadai.
“Fokus pembentukan masyarakat teredukasi akan menjadikan masyarakat cerdas yang bisa menjaga diri dari kejahatan-kejahatan pengawasan obat dan makanan,” tambah narasumber pertama tersebut.
Ia turut menjelaskan bahwa kondisi sekarang sarat akan lemahnya regulasi, penataan kelembagaan, dan terbatasnya sumber daya pemerintah. Oleh sebab itu, lanjutnya, peningkatan kejahatan di bidang obat dan makanan semakin tinggi. Salah satu cara mengatasi hal ini, menurutnya, perlu adanya koordinasi dan kemitraan lintas sektor, stakeholder, dan kerjasama pentahelix.
“Lembaga pengawasan obat dan makanan di Indonesia belumlah mandiri. Harusnya otoritas lembaga mempunyai independen, sehingga bisa menjamin khasiat dan mutu obat yang berdampak pada kesehatan pasien,” terangnya.
Tantangan
Menurut Plt Deputi 1 itu, tantangan yang Indonesia hadapi saat ini meliputi peningkatan kepatuhan pelaku usaha, integritas rantai suplai obat, media penjualan obat, dan kemitraan. Selain itu, lanjutnya, pengendalian resiko antibiotik, riset pengembangan obat, keterbatasan kompetensi SDM, pengakuan internasional, dan penerapan farmakovigilans.
“BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas kinerja pengawasan obat dan makanan sekaligus memperkuat sistemnya. Selain itu, peran dan tugas fungsi BPOM sebagai regulator dan pengawas tidak berhenti pada aspek kesehatan saja namun aspek lainnya guna melindungi masyarakat dan dunia usaha/industri dari kejahatan obat dan makanan,” pungkasnya.
Penulis: Widiasih Fatmarani
Editor: Nuri Hermawan
