FIB NEWS – Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (FIB UNAIR) terus memperkuat kontribusinya dalam pengkajian sejarah dan warisan budaya melalui penyelenggaraan Seminar Internasional Studi Kritis tentang Provenance, Sejarah, dan Warisan Budaya. Seminar ini diadakan pada 23 Juni 2025 di Ruang Majapahit, Tower ASEEC Universitas Airlangga, bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Perkumpulan Program Studi Sejarah Indonesia (PPSI), dan Perkumpulan Praktisi dan Profesional Sejarah (PPPK).
Salah satu narasumber utama, Prof. Mayumi Yamamoto, menyampaikan pandangan mendalam dari perspektif antropologi sejarah, khususnya terkait isu repatriasi benda-benda budaya dan implikasinya dalam pembentukan identitas bangsa. Dalam presentasinya, Prof. Yamamoto menekankan bahwa repatriasi bukan hanya soal pemindahan fisik artefak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemaknaan sejarah, kepentingan politik, dan dinamika global.
Beliau menuturkan, pengalaman Jepang dalam menghadapi perampasan benda budaya pada abad ke-19 dapat menjadi bahan refleksi bersama. Pada masa itu, banyak koleksi seni Jepang dibawa ke Eropa, terutama ke Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Namun, berbeda dengan Indonesia, pemerintah Jepang relatif jarang mengajukan tuntutan resmi untuk mengembalikan benda-benda tersebut. Salah satu alasannya adalah karena koleksi itu justru memperkuat citra budaya Jepang di mata dunia internasional dan menjadi sarana promosi tidak langsung.
Sebagai contoh, ukiran kayu tradisional Jepang yang kini tersimpan di Museum Boston dan Leiden justru lebih dikenal secara global berkat keberadaannya di luar negeri. Prof. Yamamoto menegaskan, kasus ini menunjukkan bagaimana perpindahan artefak bisa menghasilkan keuntungan tak terduga berupa pengaruh budaya, pertukaran ide, bahkan perkembangan musik modern di Eropa. Ia menyinggung bagaimana musik gamelan dari Jawa menginspirasi komposer Eropa setelah dipertunjukkan dalam pameran dunia di Paris tahun 1889.
Namun, Prof. Yamamoto juga mengingatkan agar kita tidak terjebak pada glorifikasi warisan kolonial semata. Ia menekankan pentingnya kajian kritis terhadap sejarah koleksi tersebut, terutama bagaimana narasi kolonial sering mendominasi cara benda-benda itu diklasifikasikan dan dipamerkan. Menurutnya, dekolonisasi pengetahuan bukan hanya sekadar memulangkan benda budaya, tetapi juga merekonstruksi cara pandang kita terhadap sejarah yang selama ini diwarisi dari kolonialisme.
Dalam paparannya, Prof. Yamamoto juga merujuk buku Imagined Communities karya Benedict Anderson yang mengulas bagaimana konsep bangsa modern lahir dari konstruksi imajinasi kolektif. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai bangsa baru pascakolonial tidak bisa dilepaskan dari warisan sistem pengetahuan kolonial Belanda. Hal ini tercermin dalam cara benda budaya diklaim sebagai “warisan nasional” padahal konteks sejarahnya sangat kompleks.
Sebagai contoh, ia menyinggung program Memory of the World dari UNESCO yang bertujuan melestarikan dokumen bersejarah. Program ini lahir pada 1992 untuk menyelamatkan arsip di negara-negara yang dilanda konflik dan bencana. Namun, menurutnya, program tersebut juga pernah menuai kontroversi, seperti ketika pendaftaran Museum Nanjing menimbulkan ketegangan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok.
Dari sini, Prof. Yamamoto mengajak peserta seminar berpikir kritis tentang bagaimana bahan sejarah diverifikasi. Ia menyarankan perlunya keterlibatan sejarawan, antropolog, dan ahli konservasi agar artefak tidak hanya dilihat sebagai simbol kebanggaan nasional, tetapi juga dipahami dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.
Sebagai penutup, Prof. Yamamoto mengingatkan bahwa repatriasi benda budaya seharusnya menjadi peluang untuk membangun jejaring global, memperkuat riset lintas disiplin, serta memperkaya pemahaman kolektif sebagai warga dunia. Beliau berharap generasi sejarawan muda Indonesia akan lebih aktif mengembangkan kajian provenance dan memanfaatkannya bagi penguatan identitas budaya yang inklusif dan reflektif.
Seminar internasional ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Fakultas Ilmu Budaya UNAIR dalam memimpin dialog kritis tentang pelestarian warisan budaya di tingkat nasional maupun global. Seminar ini juga mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4, yaitu quality education.
