BRIDA Jatim Jadi Katalis Riset Kebijakan Publik di Jawa Timur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur terus menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat budaya riset di lingkungan birokrasi. Sebagai pusat kolaborasi, BRIDA Jatim menjadi wadah integrasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis data dan analisis ilmiah.
Peran ini mencuat dalam wawancara khusus antara Widya, Pengelola Majalah BRIDA Times, dan Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Wawancara tersebut berlangsung pada Senin (24/11/2025) di Gedung Putih Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR). Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Kolaborasi Kehumasan antara SPS UNAIR dan Humas BRIDA.
BRIDA sebagai Pusat Keunggulan Riset
Dalam wawancara, Prof. Suparto menegaskan bahwa riset yang lahir dari berbagai lembaga kini menemukan ruang konsolidasi di BRIDA. Menurutnya, BRIDA adalah simbol keunggulan birokrasi karena mampu menempatkan riset sebagai dasar pengambilan keputusan.
“BRIDA adalah lambang supremasi excellence birokrasi. Research center Jawa Timur ada di BRIDA,” ujarnya.
Melalui BRIDA, Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—dapat terhubung langsung dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Responsif terhadap Isu Global dan Lokal
BRIDA Jatim menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis. Ketika isu perubahan iklim menguat, BRIDA membuka ruang riset bagi akademisi. Saat ketahanan pangan menjadi prioritas nasional, BRIDA merespons dengan mendukung pembahasan Modernisasi Pertanian dan Pangan Berbasis Genetik (MBG).
Selain itu, isu disabilitas juga mendapat perhatian. Beberapa riset diarahkan untuk memberikan rekomendasi konkret, seperti penyediaan toilet ramah disabilitas di seluruh kabupaten/kota.
Seluruh program riset ini, menurut Prof. Suparto, merupakan wujud implementasi Nawacita dan Astacita Presiden yang diterjemahkan dalam kebijakan regional.
Menjamin Mutu dan Dampak Penelitian
Salah satu inovasi BRIDA Jatim adalah memastikan kualitas dan dampak penelitian. BRIDA telah membentuk sistem penjamin mutu yang memastikan hasil riset dapat dikonfirmasi manfaatnya.
Meski demikian, integrasi antara hasil riset dan regulasi legislatif masih membutuhkan waktu. Menurut Prof. Suparto, tantangannya bukan pada risetnya, tetapi pada publikasi dan sosialisasi hasilnya.
Ia mengusulkan penyelenggaraan refleksi akhir tahun dan press release yang merangkum perkembangan riset dan isu-isu yang tengah dihadapi Jawa Timur.
Gubernur sebagai Pengguna Utama Hasil Riset
Prof. Suparto menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur adalah pengguna utama dari riset yang dihasilkan BRIDA. Riset tersebut diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi penyusunan kebijakan daerah.
Ia juga menyampaikan pesan kepada para periset:
“Periset harus mengetahui siapa user-nya dan siapa principal-nya. Ini penting agar periset bisa terkoneksi.”
Hilirisasi Riset Menuju Kebijakan Konkret
Pada 2026, BRIDA Jatim menargetkan penyusunan roadmap riset yang selaras dengan visi misi Gubernur hingga 2028–2029. Roadmap tersebut menjadi alat untuk mengukur capaian serta arah perbaikan riset ke depan.
Hilirisasi menjadi kata kunci. Rekomendasi riset diharapkan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan lumbung pangan saat panen atau penguatan anggaran terkait fasilitas disabilitas.
Kolaborasi antara SPS UNAIR dan BRIDA Jatim menjadi model sinergi akademik–birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik di Jawa Timur.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)
