Sekolah Pascasarjana UNAIR dan BRIDA Jatim gelar FGD bahas penegakan hukum lingkungan untuk wujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis riset dan kolaborasi.

Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dihadapkan pada dinamika penegakan hukum lingkungan hidup yang semakin kompleks di Provinsi Jawa Timur. Isu krusial ini menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Tim Peneliti Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) pada Rabu, 29 Oktober 2025, di Gedung Putih Sekolah Pascasarjana UNAIR.

Mengusung topik “Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur,” kegiatan ini menjadi wadah penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dan merumuskan solusi strategis bagi tata kelola lingkungan yang lebih efektif.

Kolaborasi Akademisi dan Regulator

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur, Dr. Andriyanto, S.H., M.Kes. Kehadiran BRIDA Jatim menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kajian akademik yang berbasis riset sebagai pijakan kebijakan publik di sektor lingkungan.

Menurut Dr. Andriyanto, penelitian yang dilakukan UNAIR sangat relevan untuk menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan praktis pengambilan keputusan di lapangan. “Riset harus menghasilkan manfaat langsung, bukan hanya di ruang akademik, tetapi juga dalam kebijakan dan praktik,” tegasnya.

Sementara itu, Tim Peneliti Sekolah Pascasarjana UNAIR yang dipimpin oleh Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., menyampaikan hasil kajian yang menyoroti tantangan utama dalam implementasi regulasi lingkungan di Jawa Timur. Hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan menjadi temuan penting dalam penelitian ini.

Penelitian tersebut berfokus pada upaya menemukan model penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dari pelaku usaha dan masyarakat.

Kehadiran Multi-Pihak: Kunci Sinergi

Diskusi yang berlangsung intensif ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi strategis, menegaskan perlunya pendekatan multi-aktor dalam menyelesaikan persoalan lingkungan di Jawa Timur.

Beberapa lembaga yang hadir antara lain:

1. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa KLH/BPLH

2. Balai Penegakan Hukum LH Wilayah Jabalnusra KLH/BPLH

3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan

4. DLH Provinsi Jawa Timur

5. DLH dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

6. DLH Kabupaten Pasuruan

7. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari tingkat provinsi hingga kabupaten menyambut baik temuan riset dari UNAIR, yang diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola perizinan, pengawasan, serta penerapan sanksi lingkungan.

Sementara itu, WALHI Jawa Timur memberikan perspektif masyarakat sipil dengan menekankan pentingnya transparansi dan akses terhadap keadilan lingkungan.

Menuju Penegakan Hukum yang Berintegritas dan Adaptif

Secara keseluruhan, hasil FGD menegaskan bahwa mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur memerlukan penegakan hukum lingkungan yang berintegritas, konsisten, dan berbasis riset ilmiah. Sinergi antara akademisi, regulator, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat melalui forum kolaboratif seperti ini.

Studi yang dilakukan Sekolah Pascasarjana UNAIR diharapkan menjadi landasan strategis bagi BRIDA Jatim dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang inovatif dan solutif, memastikan bahwa pembangunan di masa depan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)