UNAIR NEWS – Surabaya menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dengan dinamika masyarakat yang tinggi. Kota ini tidak hanya dihuni oleh penduduk asli Surabaya, melainkan pula pendatang yang menetap untuk kepentingan pendidikan. Namun, nyaring terdengar keluh kesah bahwa fasilitas untuk menunjang pendidikan belum menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman. Merespons hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) mengadakan forum diskusi yang membincangkan kondisi sekaligus menampung aspirasi dari partisipan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.
Forum diskusi yang terselenggara pada Jumat (22/8/2025) di Amphitheater Kampus Dharmawangsa-B, UNAIR, ini menjadi bagian pre-event kedua dari agenda “Kawal APBD 2025” oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UNAIR. Dalam kegiatan ini, hadir pembicara tunggal yaitu Muhammad Faqih Akbar, seorang Koordinator Komunitas Kok Bisa.
Ketersediaan Fasilitas Memadai
Kelayakan fasilitas pendidikan di Kota Surabaya bergantung pada pemerintah dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kota Surabaya, surabaya.go.id, anggaran untuk pendidikan sebanyak 2,35 triliun Rupiah. Meski telah memenuhi syarat minimal amanat belanja pendidikan nasional, 20% dari total keseluruhan APBD, Faqih menilai anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan di lapangan.
“Dana ini dibagi jadi tiga pos, yang pertama untuk operasional, terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian, kedua untuk fasilitas sekolah. Terakhir, yang paling sedikit, anggaran untuk pembiayaan guru honorer,” terangnya.
Kurangnya anggaran untuk pendidikan ini memicu berbagai problematika yang dapat mengganggu kestabilan sistem pendidikan di Indonesia. Problematika yang dapat terjadi adalah minimnya gaji guru honorer hingga ketidaklayakan fasilitas di sekolah.
Partisipasi Pelajar
Fasilitas pendidikan tidak hanya berkutat dalam lingkup sekolah atau kampus. Pelajar di Kota Surabaya berhak menerima fasilitas penunjang lainnya, seperti transportasi umum yang mendukung mobilitas, pedestrian agar memudahkan pejalan kaki, dan ruang untuk belajar di luar sekolah atau kampus.
Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam maupun di luar tempat menempuh ilmu akan mengantarkan Surabaya menjadi kota ideal untuk pendidikan. Dalam hal ini, Faqih menekankan pula pentingnya keikutsertaan pelajar dalam menentukan fasilitas pendidikan yang akan ia dapat.
Faqih menyampaikan tiga cara yang dapat pelajar lakukan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun pendidikan berkualitas di Kota Surabaya. Pertama, kekuatan politik, dengan terjun langsung menjadi bagian dari pencetus regulasi. Kedua, kekuatan individu, dengan menjalankan aksi-aksi individu seperti membuat kritik lewat film ataupun tulisan. Ketiga, kekuatan kolektif, dengan berdiskusi isu bersama pelajar lain, kemudian menyuarakan hasilnya kepada pemerintah.
Kekuatan kolektif menjadi cara yang paling unggul dalam mengatasi keresahan atas permasalahan di lingkup pendidikan. “Kita punya keahlian, sudut pandang, dan keresahan masing-masing, tetapi jika berkumpul menjadi satu dan bergerak bersama, kita bisa merubah bangsa ini,” pungkasnya.
Penulis: Selly Imeldha
Editor: Ragil Kukuh Imanto
