UNAIR NEWS – Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) resmi diluncurkan pada Jumat (24/1/2025). Bersamaan dengan peluncuran itu, Universitas Airlangga (UNAIR) merilis hasil riset nasional kolaborasi AILG dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta riset Sustainable Development Goals (SDGs).
Ketua AILG, Eko Supeno Dr Eko Supeno Drs M Si secara langsung menyampaikan rilis riset kolaborasi dengan KPK, di Hall Majapahit Lantai 5 ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B UNAIR. Riset tersebut berkaitan dengan sikap toleransi masyarakat Indonesia terhadap korupsi.
“Dalam riset ini kami melakukan survei dari 600 ribu lebih responden dengan ratusan pertanyaan. Alhamdulillah UNAIR mendapat kepercayaan sebagai salah satu periset terbaik untuk bisa mempresentasikan di tingkat nasional,” ujarnya.
Gratifikasi
Salah satu temuan dalam riset tersebut adalah frekuensi gratifikasi tanpa adanya kesepakatan berdasarkan keperluan. Gratifikasi, sebut Dr Eko, dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Dari hasil survei, 45 persen gratifikasi dilakukan sebagai wujud terima kasih. “Kemudian, gratifikasi juga diberikan untuk mendapatkan perlindungan atau perlakuan khusus, membangun relasi, atau karena rasa sungkan dan tidak enak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dr Eko menegaskan bahwa selalu ada upaya yang bisa masyarakat dan pemerintah lakukan untuk menepis budaya korupsi ini. Salah satunya yakni dengan peningkatan integritas. “Selain itu, kita juga butuh adanya keteladanan dan kepemimpinan, komitmen bersama, mekanisme pelaporan, serta pengawasan masyarakat,” katanya.
SDGs
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Institusi AILG, Dr Bayu Arie Fianto SE MBA PhD juga memaparkan hasil riset tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Riset yang ia paparkan bertajuk Kajian Percepatan Capaian Pilar Sosial pada TPB/SDGs Indonesia bersama KEMENKO PMK.
“SDGs bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga berbagai stakeholder. UNAIR sendiri menduduki nomor satu dunia dalam poin no poverty. Sementara untuk capaian Indonesia sebenarnya dalam tiga tahun ke belakang juga cukup menggembirakan, dari peringkat 92 ke 75,” terang Dr Bayu.
Pemerintah Indonesia, kata Bayu, telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pilar pembangunan sosial dari SDGs. Namun, upaya tersebut tentu saja tidak lepas dari tantangan dan hambatan. “Tantangan yang kami hadapi antara lain dinamika sosial ekonomi yang cepat berubah. Kemudian keterbatasan sumber daya pada setiap daerah di Indonesia, kemudian kompleksitas dalam implementasi,” sambungnya.
Dari hasil riset panjang itu, Dr Bayu memaparkan rekomendasi kebijakan dari hasil kajian. Antara lain berfokus pada anak, keluarga, dan lingkungan, untuk mengurangi kekerasan seksual; pembentukan dan peningkatan kapasitas kader masyarakat.
“Selain itu, kita juga bisa membentuk tim pencegahan dan perlindungan instansi pendidikan untuk menanggulangi bullying, serta melakukan roadshow sosialisasi tentang kemiskinan, stunting, dan perkawinan,” tutupnya.
Penulis: Yulia Rohmawati
