UNAIR NEWS – Membawa jargon “Ekonomi Sulit, Rakyat Menjerit”, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNAIR yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) serta perguruan tinggi negeri dan swasta melaksanakan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (14/04/2022). Meskipun menuntut pada masalah ekonomi Indonesia, Maulana Hanif Ibrahim selaku Menteri Kementerian Sosial dan Politik BEM UNAIR mengungkapkan isu-isu lainnya, seperti penolakan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, pembangunan Ibu kota Negara (IKN), permasalahan agraria sampai dengan masalah kebudayaan tetap diperjuangkan. 

Menyoroti perpindahan IKN, mahasiswa Fakultas Kedokteran tersebut menganggap, kajian yang kurang komprehensif dan cepatnya pengesahan Undang-Undang tentang IKN  menunjukkan ketidakbijaksanaan pemerintah. Fenomena IKN, lanjutnya, berpotensi menimbulkan masalah dari ekologi, sosiologi berkaitan dengan masyarakat adat, dan cenderung berisiko korupsi elit politik.

“Apa yang dibawa oleh teman-teman dari berbagai kota (demo 11 April, red) merupakan hal yang bagus, karena menyuarakan aspirasi rakyat. Perlu diketahui, kita juga tidak asal ikut-ikutan, sebab memiliki tuntutan yang jelas dan substansial dengan dasar kajian juga,” tegas Hanif saat diwawancarai UNAIR NEWS. 

Kepada seluruh mahasiswa yang tidak sempat hadir dalam aksi demo, terutama mahasiswa UNAIR yang melangsungkan Ujian Tengah Semester. BEM UNAIR memberi pesan untuk memperkuat nalar kritis melalui kepekaan sosial pada kondisi masyarakat. 

Tuntutan-Tuntutan BEM UNAIR

Sebelumnya, BEM UNAIR dalam Diskusi Reformasi Memanggil “Airlangga Menggugat Wacana 3 Periode, Kenaikan BBM, Kelangkaan Minyak Goreng, IKN, dan Segala Bentuk Kesewenangan Pemerintah” pada Selasa (12/04/2022) melalui Zoom Meeting, sepakat membawa enam tuntutan, meliputi:

1. Mengusut tuntas mafia minyak goreng, sebagai mahasiswa harus dapat menuntut pemerintah untuk menelisik mafia minyak goreng. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI, apabila pemerintah kalah oleh mafia. 
2. Menuntut untuk menurunkan harga minyak goreng, mengingat kebutuhan masyarakat untuk menggoreng tinggi.  Faktanya, semakin tinggi harga minyak, semakin menderita masyarakat.
3. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi pendistribusian BBM, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat naik semua.
4. Meminta pemerintah agar menurunkan pajak PPN. Sejak awal April, diumumkannya PPN menjadi 11%, maka 1 % itu sangat dominan ke harga-harga lainnya. 
5. Menuntut pemerintah untuk menunda, memindahkan ibu kota negara, karena banyak kajian yang menyatakan bahwa IKN sangat tergesa-gesa apalagi pademi belum tuntas.
6. Terakhir tuntutan mewujudkan reformasi agraria

Penulis: Balqis Primasari

Editor: Nuri Hermawan