UNAIR NEWS – Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR) berhasil menjuarai Lomba Esai Kritis Hukum The 12th Sciencesational 2025 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Delegasi UNAIR yang terdiri atas Yemima Nathaya Nababan dan Yono Sugi Anom Darmawan berhasil meraih juara dua. Mereka mengangkat esai yang menyoroti keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam proyek konservasi hayati.
Kompetisi ini memantik peserta untuk mengkritisi isu-isu hukum kontemporer yang sedang mengemuka di tingkat nasional. Karya delegasi UNAIR dinilai kuat secara analisis karena mengangkat isu yang saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, isu yang mereka angkat relevan dengan kegelisahan atas minimnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kekosongan Hukum dan Urgensi Partisipasi Masyarakat Hukum Adat
Dalam esai tersebut, delegasi UNAIR mengangkat persoalan kekosongan pengaturan hak masyarakat hukum adat (MHA) dalam kawasan konservasi hayati. Pemerintah sering menjadikan konsep hak penguasaan negara sebagai dasar untuk membatasi, bahkan mengabaikan hak privat MHA yang telah hidup turun-temurun. Menurut Anom, isu ini merupakan problem serius dalam penegakan hukum sumber daya alam. “Masalahnya bukan hanya regulasinya tidak lengkap. Tetapi cara pandang negara yang kerap menegasikan hak partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Analisis yang digunakan dalam esai memadukan penelitian yuridis normatif dengan data empiris mengenai potensi konflik antara MHA dan kebijakan konservasi. Delegasi UNAIR menegaskan bahwa partisipasi MHA bukan hanya tuntutan moral, tetapi syarat fundamental agar pengelolaan ekologis berjalan adil dan berkelanjutan. “Pendekatan regulasi serta pendekatan konseptual digunakan untuk membedah bagaimana absennya norma yang jelas berpotensi memperbesar konflik dan ketidakadilan,” tuturnya.
Kontribusi Pemikiran dan Solusi Yuridis Berbasis Empirik
Esai ini menyajikan argumen utama bahwa pelibatan masyarakat hukum adat harus menjadi prinsip baku dalam seluruh kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk memperkuat argumen tersebut, tim mengaitkannya dengan teori negara hukum, doktrin hak-hak masyarakat adat, dan berbagai putusan pengadilan yang mengakui eksistensi MHA sebagai subjek hukum yang mandiri. Mereka juga memberikan kritik penting terhadap praktik hukum saat ini yang dinilai masih terlalu sentralistik dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Delegasi UNAIR menawarkan analisis komprehensif yang tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga menggali dinamika sosial dan fakta empiris. Pendekatan ini menjadi ciri khas yang membedakan karya mereka dari peserta lain. “Kami tidak hanya membaca aturan, tetapi memetakan potensi konflik di lapangan agar solusi yang ditawarkan benar-benar berkelanjutan,” jelas Christhalia.
Selain relevan dengan isu ekologis dan sosial, tema lomba tersebut juga bersinggungan dengan konteks politik dan teknologi yang terus berubah, terutama dalam pengawasan proyek strategis nasional. Delegasi berharap esai ini mampu membuka diskusi lebih luas mengenai keadilan substantif bagi masyarakat adat.
Penulis: Muhammad Afriza Atarizki
Editor: Yulia Rohmawati
