UNAIR NEWS – Globalisasi memajukan hukum untuk beradptasi sebagai konsekuensi sebuah tatanan kelembagaan yang baru muncul. Beberapa waktu, tatanan institusional itu diekspresikan dalam konteks hukum
Iman Prihandono, Ph.D salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengikuti International Conference on Business and Human Rights di Bangkok, Thailand, Kamis (12/7) lalu. Ia berbicara dihadapan akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tidak hanya dari Asia, tetapi juga Amerika dan Eropa.
Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pelatihan Pra Pemagangan bagi Mahasiswa Magang ini bertujuan untuk mencetak calon yuris yang professional dengan kemampuan IPTEK yang dapat mengemban amanah untuk menegakkan keadilan di negeri ini.
Wakil Tetap RI pada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk ASEAN Rahmat Pramono mengatakan, generasi muda yang saat ini memilih bergelut dalam dunia diplomasi harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan negara.
Pakar hukum kontrak dan hukum jaminan Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., ketika diwawancarai tentang kepakarannya.
Disiplin ilmu hukum administrasi dan hukum agrarian terhitung yang konkret aplikasinya di masyarakat.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., menyarankan kepada generasi muda hendaknya tidak putus asa.
Diskusi publik bertajuk “Law and International Development: A Human Right Perspective” dihadiri langsung oleh Prof. Yuzuru Shimada, LLM.
Fakultas Hukum Universitas Airlangga menggelar diskusi publik mengenai “Upaya Penghapusan Hukuman Mati Dalam Revisi KUHP”
Aktif berorganisasi dan berkegiatan di luar kampus menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Rizky Juliani Wulansari.
Dua orang professor dari Jepang, Prof. Noriko Ookubo dan Prof. Naoyuki Sakumoto, memberikan kuliah umum bertajuk ‘General Lecture on Environmental Law’.
Diskusi ini merupakan kerjasama CACCP dengan Transparency International Indonesia (TII) dan Malang Corruption Watch (WCW) untuk menyikapi permasalahan mengenai revisi UU KPK.
