Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh berpartisipasi dalam pariwisata berkelanjutan di negara-negara berkembang. Itu penelitian dilakukan dengan menggunakan sistematika studi literatur terhadap artikel ilmiah terindeks Scopus tahun 2018–2022 dengan tema partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Kriteria inklusi adalah artikel dari negara berkembang yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional. Temuan menunjukkan bahwa kendala
partisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: operasional, struktural, dan kultural. Kendala operasional meliputi kurangnya akses informasi, kurangnya struktur pengambilan keputusan yang efisien, kurangnya platform diskusi, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kendala structural diidentifikasi termasuk kurangnya akses ke ahli perencanaan, pengembangan masyarakat yang lemah, kurangnya anggaran, kurangnya pendidikan, dan kebijakan dan tata kelola yang tidak sesuai. Akhirnya, hambatan budaya termasuk sejarah kolonialisme, kesadaran masyarakat, ketidakpercayaan, kesenjangan kekuasaan, distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata, dan konflik kepentingan. Pemerintah dan operator pariwisata berkelanjutan harus secara sistematis menanganinya isu-isu ini untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pariwisata.
Perkembangan pariwisata menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pariwisata dapat merangsang ekonomi lokal; mempromosikan pekerjaan bagi masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan bagi daerah (Liu & Wall, 2006). Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga dapat menimbulkan efek buruk pada pariwisata, seperti kriminalitas, biaya hidup masyarakat yang lebih tinggi, kebencian masyarakat tuan rumah terhadap wisatawan, dan kualitas hidup penduduk yang rendah (Ap & Crompton, 1993). Dampak negatif pariwisata ini dapat mengindikasikan tidak adanya perencanaan (Zhong et al., 2011) atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata (Lamberti et al., 2011). Memang, konsep perencanaan pariwisata muncul sebagai respon terhadap efek berbahaya dari pesatnya perkembangan pariwisata. Konsep tersebut muncul secara akademis pada tahun 1970-an dan secara resmi diakui oleh UNWTO bahwa pengembangan pariwisata harus direncanakan pada tahun 1994 (Caliskan, 2021). Kemitraan yang menguntungkan sangat penting untuk perencanaan pariwisata (Wanner & Pröbstl-Haider, 2019).
Tosun (2000) mengembangkan tiga hambatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata: operasional, struktural, dan budaya. Hartley dan Wood (2005) menambahkan bahwa hambatan pribadi dapat digabungkan dengan hambatan budaya dan pribadi (Wanner & Pröbstl-Haider, 2019). Penelitian kami memberikan beberapa kendala yang cocok dengan setiap jenis penghalang. Kendala operasional dapat ditemukan berupa kurangnya akses informasi dan tidak adanya struktur pengambilan keputusan yang efisien (Bello, 2021), kurangnya platform diskusi (Mansor et al., 2019), kurangnya pengetahuan (Rastegar et al. ., 2021), dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Adebayo & Butcher, 2021).
Akar hambatan operasional ini terletak pada standar struktur terpusat di administrasi publik negara berkembang. Struktur padat administrasi publik yang terpusat telah dilaporkan sebagai pusat perhatian di negara-negara berkembang (Tosun & Timothy, 2001). Sentralisasi ini telah menimbulkan dominasi kekuasaan di kalangan elite. Di Turki, misalnya, karena pemerintah pusat merupakan tumpuan kekuasaan, maka institusi lokal diterapkan oleh mereka yang berkuasa untuk menjalankan prioritas pemerintah pusat. Dengan kata lain, mereka wajib mematuhi semua keputusan yang diambil pemerintah pusat (Tosun & Timothy, 2001).
Implikasi Praktis
Untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis yang diambil oleh pemerintah dan penyelenggara pariwisata mengatasi hambatan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Jika saat ini, kebanyakan perencanaan pariwisata hanya mementingkan pembangunan sarana atau prasarana saja memfasilitasi akses fisik, sekarang akses informasi bagi masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata juga perlu disediakan. Platform diskusi reguler dan kekeluargaan harus diatur oleh melibatkan pemerintah, pengembang, dan masyarakat setempat.
Membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas membutuhkan birokrasi yang sederhana dan mudah dipahami dan dilalui oleh masyarakat setempat. Pemerintah dan manajemen pariwisata juga harus melibatkan LSM sebagai jembatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. LSM bisa menjadi ahli perencanaan pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perantara yang meningkatkan efisiensi aliran keputusan manajerial dan umpan balik dalam sistem perencanaan. LSM juga akan menjadi
advokat untuk kelompok yang terpinggirkan (Moscardo, 2018).
Kepemilikan masyarakat lokal atas destinasi harus dipastikan melalui kesepakatan tertulis dan sertifikat hak milik/hak ulayat dan penempatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Kesepakatan tertulis formal akan mendorong penerimaan masyarakat, yang awalnya mempertimbangkan pengembangan pariwisata jenis baru kolonisasi dan upaya untuk merebut hak milik mereka. Mereka akan tahu bahwa mereka adalah pemilik budaya dan ekologi destinasi (Huong et al., 2020). Sedangkan penempatan membutuhkan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat mengenai manajemen pariwisata (Idris, Purnomo & Rahmawati, 2021) dan permodalan. Oleh karena itu, anggaran dukungan perlu diberikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Kampanye kesadaran pariwisata berkelanjutan untuk masyarakat lokal harus dilakukan
Penulis: Dian Yulie Reindrawati
Diterbitkan di Cogent Social Sciences
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2022.2164240)
