APBN Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan APBN ini disebabkan prioritas pemerintah yang berbeda dalam membuat rancangan APBN. Berbagai kondisi yang berbeda dari tahun ke tahun membuat pemerintah harus bijak dalam merencanakan APBN. Mengutip dari website Kemenkeu.go.id, APBN Indonesia terus mengalami kenaikan, Anggaran Belanja Negara pada 2021 naik sebesar 0,996 persen dari 2020.
Lima Prioritas TKDD 2021
Salah satu bagian dari APBN yang tertuang dalam UU Pasal 1 Ayat 13 adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TTKD). TKDD yang termasuk ke dalam APBN untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. TKDD 2021 memiliki lima prioritas, yaitu, mendukung pemulihan ekonomi, pembangunan pendidikan dan Kesehatan, mendorong belanja infrastruktur daerah untuk mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengelolaan yang berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas, serta meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi standar harga satuan regional dan bagan akun standar.
Dalam realisasinya, anggaran TKDD masih tersisa Rp100 triliun. Artinya, penyerapan dari TKDD ini sendiri kurang maksimal. Menurut Sri Mulyani, realisasi APBD pada setiap daerah kurang maksimal. Ketika pemerintah pusat ingin menggerakkan ekonomi secara maksimal, pemerintah daerah terkesan “mengerem”. Hal ini yang perlu diperbaiki dalam realisasi TKDD agar perekonomian di Indonesia bisa maksimal.
Realisasi TKDD 2021
Perlu dilihat bagaimana realisasi dari lima prioritas dan arah kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, apakah sudah maksimal? Pertama, dalam pemulihan ekonomi, selama tahun 2021 Indonesia masih terjerat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, dilansir dari bi.go.id, pada triwulan II tahun 2021, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif pertama sejak awal tahun 2020. Hal ini didorong oleh realisasi belanja fiskal, kinerja ekspor, serta investasi nonbangunan. Secara spasial, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi daerah dengan pertumbuhan perekonomian paling tinggi. Kinerja transaksi modal, Nilai tukar rupiah, dan inflasi tercatat mengalami kestabilan di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya merdeka.
Prioritas kedua adalah dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan. Anggaran dana untuk kesehatan naik menjadi lebih dari Rp. 214 triliun karena varian Delta pada Covid-19. Dana ini digunakan sebagai perawatan 713,9 ribu pasien, pengadaan 121,4 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya. Namun, angka Covid-19 masih mengalami kenaikan terutama pada bulan juli. Setelah bulan juli 2021 kasus Covid-19 terus mengalami penurunan.
Selain dalam bidang kesehatan, pendidikan juga merupakan prioritas dalam bidang human capital. Berdasarkan Perpres Nomor 133 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 184,5 triliun, TTKD sebesar Rp299,1 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 66,4 triliun. Kegiatan pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi. Pendidikan Indonesia harus beradaptasi dengan keadaan secara cepat.
Kebijakan social distancing membuat pendidikan harus dilakukan secara daring. Masalah utama ketika daring adalah proses belajar mengajar. Menyiapkan perlengkapan untuk belajar secara daring, seperti device dan jaringan internet menambah konsumsi ketika perekonomian masyarakat kurang stabil. Hal yang patut disyukuri adalah pendidikan di Indonesia masih dapat berjalan meskipun kurang maksimal.
Pada akhir 2021 hingga 2022 pemerintah mulai perlahan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas guna memaksimalkan pendidikan. Ada berbagai kebijakan baru yang ditetapkan oleh Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim. Antara lain, Penghapusan Ujian Nasional (UN) yang diganti dengan Asesmen Nasional, Nadiem menilai UN bersikap diskriminatif, pasalnya nilai dari UN dapat diusahakan dengan bimbingan belajar yang hanya mampu diakses oleh keluarga yang mampu. Pada momen hari guru internasional, Nadiem menyebut akan berupaya memprioritaskan kesejahteraan para guru. Selain itu, kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan siswa, baik bagi kognitif maupun psikologis anak.
Realisasi pembangunan daerah merupakan prioritas ketiga dalam TKDD 2021. Pembangunan, belanja infrastruktur, dan inovasi yang dilakukan daerah terus dilakukan guna menciptakan daerah yang lebih baik lagi. Tercatat bahwa belanja infrastruktur mencapai Rp402 triliun. Berbagai proses pembangunan yang dilakukan daerah mulai dari Jalan Tol, Jembatan, bendungan dan lainnya. Kementerian PPN/Bappenas menganugerahkan Penghargaan Pembangunan 2021 kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. Bappenas menganugerahkan penghargaan kepada sepuluh provinsi terbaik, sepuluh kabupaten terbaik, dan sepuluh kota terbaik.
Penulis: Nur Amaliyah Mardianti (Mahasiswa Ekonomi Islam)
