Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah berhasil menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan doktrin unik yang digambarkan sebagai “bebas dan aktif”. Independen berarti Indonesia tidak memihak kekuatan dunia, sedangkan aktif berarti penuh semangat menjalankan kebijakan damai dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah internasional secara damai. Doktrin tersebut bukanlah kebijakan yang netral. Doktrin “bebas dan aktif” tidak menyelaraskan dan mengikat negara dengan negara adidaya atau pakta militer apapun. Sebaliknya, menjadi mandiri dan aktif terutama demi kepentingan nasional sekaligus memungkinkan pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara lain. Namun, penerapan doktrin tersebut bervariasi sesuai dengan interpretasi yang berbeda dari presiden-presiden berikutnya. Tulisan ini menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang independen dan aktif pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meskipun doktrin tersebut terus mendasari kebijakan luar negeri Indonesia, rumusan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo memiliki pendekatan praktis yang unik, dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keuntungan dalam negeri dari hubungan luar negeri. Dalam pandangan presiden, kebijakan luar negeri berperan penting dalam mendorong pembangunan bangsa.
Presiden Joko Widodo melakukan reformasi Politik luar negeri Indonesia dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, dan strategi geopolitik. Ini mengeksplorasi interaksi faktor-faktor seperti dinamika politik dalam negeri, tekanan eksternal, pengalaman sejarah, dan kapasitas perekonomian yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politik luar negeri ini mengupayakan pembangunan nasional melalui empat hal tujuan utama: memprioritaskan pembangunan ekonomi, melestarikan dan stabilitas internal dan kawasan, melindungi keutuhan wilayah negara, melibatkan dan peran rakyat dalam menjaga keamanan nasional dan dalam pembentukan politik nasional.
Setiap presiden Indonesia adalah unik dan telah membentuk kebijakan luar negeri menurut lingkungan domestik dan internasional tertentu. Keadaan ini telah memunculkan strategi yang berbeda untuk mengatasi setiap tantangan dan penafsiran dan implementasi yang berbeda yaitu mandiri dan aktif (bebas dan aktif) doktrin. Dengan kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan, para pemimpin Indonesia secara dinamis menerapkan kebijakan luar negeri sesuai dengan preferensi mereka. Doktrin bebas dan aktif memberikan fleksibilitas kepada presiden dalam kebijakan luar negerinya selama tidak melanggar kepentingan nasional berdasarkan konstitusi dan ideologi negara. Kebijakan luar negeri Presiden Widodo lebih fokus pada perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memfokuskan kembali pada kepentingan dalam negeri. Pemerintah mengindikasikan bahwa diplomasinya terfokus pada rakyat. Gaya diplomasi ini digambarkan sebagai gaya yang “membumi” dan dicirikan oleh kebijakan dan agenda yang “pro-rakyat”. Dengan berfokus pada peran diplomat sebagai agen, kebijakan luar negeri Indonesia dapat memberikan wawasan mengenai peran agen dibandingkan negara dalam memaksimalkan manfaat ekonomi.
Prioritas utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pada periode pertama dan kedua, pemerintahan Jokowi dicirikan dengan orientasi yang berfokus pada domestik, populis, dan mencari keuntungan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Kebijakan luar negeri Indonesia digambarkan pragmatis dalam postur dan karakternya yang ditandai dengan kemauan untuk memecahkan masalah utama negara melalui pendekatan non-ideologis. Kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan luar negeri Indonesia membuktikan bahwa presiden Indonesialah yang menggerakkan pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keyakinan, sikap, nilai, pengalaman, emosi, sifat, gaya, ingatan, serta konsepsi nasional dan diri. Dalam hal ini, apa yang terjadi di Indonesia bukanlah sebuah contoh unik mengenai bagaimana presiden mendominasi implementasi kebijakan luar negeri. Namun, sebagai pengambil keputusan dan pelaksana utama, kepemimpinan Widodo memberikan contoh tipikal tentang bagaimana para pemimpin mengarahkan kebijakan luar negeri.
Keputusan kebijakan luar negeri Presiden Widodo didasarkan pada pemahamannya tentang kebijakan luar negeri dalam keadaan tertentu, dan pandangan dunianya telah membentuknya menjadi pemimpin yang memprioritaskan tindakan. Presiden Widodo juga kurang pengalaman dalam diplomasi, yang secara alami membuatnya kurang tertarik pada masalah kebijakan luar negeri. Baginya, kebijakan luar negeri merupakan sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia kompetitif di tingkat global. Pada masa jabatan keduanya, Presiden Widodo berfokus untuk memberikan manfaat nyata terhadap perekonomian dalam negeri. Gaya pragmatisnya mencerminkan berbagai pengambilan kebijakan luar negeri berdasarkan pertimbangan untung-rugi karena hal ini bersumber dari latar belakang beliau sebagai pengusaha. Cara pandang ini mempengaruhi gaya diplomasinya yang lebih memilih bilateral dibandingkan pendekatan multilateral.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa Presiden Indonesia telah menafsirkan dan menerapkan kebijakan luar negeri sesuai dengan hal tersebut dengan preferensi, kepribadian, gaya kepemimpinan, dan latar belakang pribadi mereka, sejauh tidak melanggar konstitusi atau ideologi negara. Setiap Presiden Indonesia mempunyai cara untuk menerjemahkan prinsip-prinsip bebas dan aktif serta membentuk kebijakan luar negeri pada waktu tertentu.
Penulis: Baiq Wardhani
Diterbitkan dalam Jurnal: Issues and Studies, Volume No. 59, Issue No. 03, Tahun 2023.
Link publikasi riset ini dapat dilihat di DOI: 10.1142/S1013251123500054.
