UNAIR NEWS – Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) kini resmi berganti nama menjadi prodi S1 ilmu ekonomi. Perubahan itu bukan hanya soal nomenklatur, tetapi juga mencerminkan arah pengembangan kurikulum dan identitas keilmuan yang lebih luas serta relevan dengan perkembangan zaman.
Cakupan Ilmu yang Luas
Koordinator program studi S1 ilmu ekonomi, Rumayya SE MRegDev PhD, menjelaskan bahwa perubahan nama itu merupakan hasil dari perjalanan panjang yang telah dilalui prodi selama beberapa dekade. “Kalau ditelusuri, prodi ini sudah beberapa kali berganti nama. Mulai dari Studi Pembangunan (SP), kemudian Ekonomi Studi Pembangunan (ESP), Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), hingga Ekonomi Pembangunan. Dan kini barulah menjadi Ilmu Ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rumayya mengatakan, penggunaan istilah “ekonomi pembangunan” kerap menimbulkan kerancuan. Hal itu sebab sering kali bercampur dengan kajian development studies yang kini lebih banyak menjadi ranah ilmu sosial-politik.
“Sebetulnya, ekonomi pembangunan hanyalah cabang dari ilmu ekonomi. Sedangkan yang kita pelajari di prodi ini lebih luas, termasuk ekonomi moneter, internasional, hingga publik. Maka nama ilmu ekonomi lebih tepat menggambarkan identitas akademik kita,” jelasnya.
Rumayya menerangkan pula bahwa perubahan nama itu juga diikuti tren nasional yang telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia, seperti UI dan UGM. “Di Indonesia itu unik, memang ini hanya terjadi di Indonesia saja karena di luar negeri itu hanya ekonomi, bukan development economics,” ujarnya.
Pembaruan Kurikulum
Menurut Rumayya, transformasi nama prodi sekaligus menjadi momen dalam merancang ulang kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar. “Kami tengah mendesain kurikulum dengan dua jalur utama profil lulusan, yaitu ekonom akademisi pemula dan ekonom wirausaha profesional. Untuk wirausaha profesional, tugas akhirnya bukan skripsi akademik, melainkan laporan kebijakan berbasis permasalahan dari mitra eksternal,” ungkapnya.
Model tersebut, sambung Rumayya, lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Menariknya, laporan kebijakan itu justru akan dinilai langsung oleh mitra tempat mahasiswa melakukan riset, dengan porsi penilaian 80 persen dari mitra dan 20 persen dari dosen.
“Ini akan menjadikan lulusan kita lebih siap menghadapi tantangan di luar kampus dan mampu memecahkan masalah klien dengan pendekatan ekonomi yang sudah mereka pelajari. Jadi orientasinya adalah problem solving daripada kontribusi akademik. Harapan kami bisa jadi jalan buat kawan-kawan agar mempercepat proses tugas akhir,” tambahnya.
Dalam hal sosialisasi, prodi telah menyebarkan informasi melalui berbagai kanal, termasuk grup mahasiswa dan alumni. Adapun usai perubahan ini diyakini akan lebih memperkuat kolaborasi internasional karena istilah “ilmu ekonomi” lebih dikenal luas dan sepadan dengan program economics di luar negeri.
Rumayya berharap dengan perubahan ini, lulusan Ilmu Ekonomi UNAIR dapat tampil sebagai pemecah masalah di berbagai sektor. “Ilmu ekonomi adalah ilmu alat, bukan semata bicara soal uang atau perbankan. Dengan cara berpikir sistemik, kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah di level sistem atau makro,” pungkasnya.
Penulis: Nur Khovivatul Mukorrobah
Editor: Khefti Al Mawalia
